9/12/2018

Bagaimana Cara Mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat

View Article
Bagaimana cara Mendirikan LSM ? - Cara mendirikan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) gampang saja. Pendiri minimal 3 atau 5 orang. Kemudian disahkan dihadapan notaris dan dibuatkan akta pendirian organisasi. Persyaratannya fotocopy KTP para pendiri, dan semua pendiri wajib datang pada saat tanda tangan akta notaris. Akta notaris berisi tentang akta pendirian organisasi dan anggaran dasar organisasi. Kalau kita sudah mempunyai Anggaran Dasar, itu bisa kita ajukan ke notaris. Tetapi sebelumnya kita harus membuat draft tentang tujuan organisasai, misi/visi organisasi dan sebagainya.

Setelah akta notaris jadi, ibarat orang kawin sudah kawin siri, tapi belum resmi. supaya resmi maka harus punya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Syarat pembuatan NPWP adalah :
1. Foto Copy KTP Ketua LSM/organisasi
2. NPWP Ketua
3. Foto copy akta notaris
4. Foto copy surat keterangan domosili (alamat secretariat) LSM/organisasi dari desa/kelurahan
5. Stempel LSM/organisasi.

Syarat tersebut dibawa ke kantor pajak terdekat, langsung jadi dan gratis. Setelah NPWP jadi, LSM bisa mengadakan kegiatan secara resmi dan menjalin kerjasama dengan pihak lain, baik itu kerjasama dengan pemerintah maupun swasta. Tetapi kalau kegiatan itu berhubungan dengan politik atau kegiatan berskala nasional, kadangkala diperlukan legalitas yang lebih. Legalitas ini misalnya harus didaftarkan di Badan Kesatuan Kebangsaan (Bakesbang) di kabupaten/kota atau propinsi (jika mempunyai cabang di kota lain dalam propinsi).

Cara Mendaftar di Bakesbang.

Persyaratan untuk mendaftar di Bakesbang yaitu, selain persyaratannya sama seperti pengurusan NPWP, adalah susunan pengurus yang disyahkan oleh kepala desa/lurah setempat. Foto kantor/sekretariat, daftar isian dan surat pernyataan yang formulirnya sudah disiapkan di kantor bakesbang. Setelah semua persyaratan sudah masuk, selanjutnya pihak Bakesbang akan mensurvey keberadaan LSM tersebut.

Cara Mendirikan Yayasan

Cara mendirikan Yayasan, selain persyaratannya sama dengan LSM, juga harus disyahkan oleh Departemen Hukum dan HAM. Anggaran Dasarnya harus sesuai dengan pakem yang sudah ditentukan. Pembuatan nama yayasan harus di cek dulu di Depkumham, karena nama yayasan tidak boleh sama di seluruh Indonesia.

Demikian syarat dan prosedur pendirian Organisasi di Indonesia (http://notaris-sidoarjo.blogspot.com/p/prosedur-pendirian-organisasi.html)

Keyword: LSM, YAYASAN, SYARAT PENDIRIAN, ORGANISASI

5/06/2018

Pengertian Dosen

View Article
Pengertian Dosen dan Pembahasannya

Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat

Profesi Dosen
Profesi dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan berdasarkan prinsip sebagai berikut:

1. Memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme;
2. Memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia;
3. Memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugas;
4. Memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas;
5. Memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan;
6. Memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja;
7. Memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat;
8. Memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan;

Dosen wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, dan memenuhi kualifikasi lain yang dipersyaratkan satuan pendidikan tinggi tempat bertugas, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

ilustrasi - google

Kualifikasi Akademik

Dosen harus memiliki kualifikasi akademik yang diperoleh melalui pendidikan tinggi program pascasarjana yang terakreditasi sesuai dengan bidang keahlian, minimum :
  1. Lulusan program magister untuk program diploma atau program sarjana
  2. Lulusan program doktor untuk program pascasarjana.

Sertifikasi Dosen

Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada dosen sebagai tenaga profesional, diberikan setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  1. Memiliki pengalaman kerja sebagai pendidik pada perguruan tinggi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
  2. Memiliki jabatan akademik sekurang-kurangnya asisten ahli; dan
  3. Lulus sertifikasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi terakreditasi yang menyelenggarakan program pengadaan tenaga kependidikan pada perguruan tinggi yang ditetapkan oleh Pemerintah RI.
Untuk memperoleh sertifikasi pendidik, maka dosen tersebut harus melalui uji kompetensi yang dilakukan dalam bentuk penilaian portofolio, yaitu merupakan penilaian pengalaman akademik dan profesional dengan menggunakan portofolio dosen. Penilaian portofolio dosen dilakukan untuk menentukan pengakuan atas kemampuan profesional dosen, dalam bentuk penilaian terhadap kumpulan dokumen yang mendeskripsikan:
  1. Kualifikasi akademik dan unjuk kerja tridharma perguruan tinggi;
  2. Persepsi dari atasan, sejawat, mahasiswa dan diri sendiri tentang kepemilikan kompetensi pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian; dan
  3. Pernyataan diri tentang kontribusi dosen yang bersangkutan dalam pelaksanaan dan pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Jabatan/Pangkat Dosen

Berikut ini jenjang jabatan/pangkat dosen[3] dan untuk dapat diangkat pada masing-masing jabatan dan pangkat tersebut dosen bersangkutan harus memenuhi jumlah angka kredit yang dimaksud,
JabatanPangkatGolonganAngka Kredit
Asisten AhliPenata MudaIII/a100

Penata Muda Tk. IIII/b150
LektorPenataIII/c200

Penata Tk.IIII/d300
Lektor KepalaPembinaIV/a400

Pembina Tk. IIV/b550

Pembina Utama MudaIV/c700
Guru Besar atau ProfesorPembina Utama MadyaIV/d850

Pembina UtamaIV/e1050

Hak dan Kewajiban

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berhak:
  1. Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial;
  2. Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
  3. Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
  4. Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, serta penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
  5. Memiliki kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan;
  6. Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
  7. Memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi/organisasi profesi keilmuan.
Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, dosen berkewajiban:
  1. Melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
  2. Merencanakan, melaksanakan proses pembelajaran, serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
  3. Meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
  4. Bertindak objektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, kondisi fisik tertentu, atau latar belakang sosioekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
  5. Menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, hukum, dan kode etik, serta nilai-nilai agama dan etika; dan
  6. Memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.

Tunjangan Kehormatan

Pemerintah memberikan tunjangan kehormatan kepada profesor yang diangkat oleh penyelenggara pendidikan tinggi atau satuan pendidikan tinggi setara 2 (dua) kali gaji pokok profesor yang diangkat oleh Pemerintah pada tingkat, masa kerja, dan kualifikasi yang sama.

Cuti

Dosen berhak memperoleh cuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain cuti tersebut, dosen juga dapat memperoleh cuti untuk studi dan penelitian atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan/atau olahraga dengan tetap memperoleh gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lainnya berupa tunjangan profesi, tunjangan khusus, tunjangan kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait dengan tugas sebagai dosen secara penuh.
Cuti untuk studi dan penelitian tersebut diberikan oleh pimpinan perguruan tinggi kepada dosen yang mempunyai jabatan fungsional sebagai berikut:
  1. Asisten ahli atau Lektor berhak mendapatkan cuti 5 (lima) tahun sekali;
  2. Lektor Kepala atau profesor berhak mendapatkan cuti 4 (empat) tahun sekali.
Studi dan penelitian meliputi kegiatan:
  1. Pendidikan nongelar;
  2. Penelitian;
  3. Penulisan buku teks;
  4. Praktik kerja di dunia usaha atau dunia industri yang relevan dengan tugasnya;
  5. Pelatihan yang relevan dengan tugasnya;
  6. Pengabdian kepada masyarakat;
  7. Magang pada satuan pendidikan tinggi lain; atau kegiatan lain yang sejenis.

Masa Kerja

Dosen yang diangkat oleh Pemerintah maupun yang diangkat pada satuan pendidikan tinggi yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat ditempatkan pada jabatan struktural sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dosen dapat diberhentikan dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
  1. Meninggal dunia;
  2. Mencapai batas usia pensiun, pada usia 65 (enam puluh lima) tahun, namun Profesor yang berprestasi dapat diperpanjang batas usia pensiunnya sampai 70 (tujuh puluh) tahun.;
  3. Atas permintaan sendiri;
  4. Tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 12 (dua belas) bulan karena sakit jasmani dan/atau rohani; atau
  5. Berakhirnya perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama antara dosen dan penyelenggara pendidikan.
Dosen dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatan sebagai dosen karena:
  1. Melanggar sumpah dan janji jabatan;
  2. Melanggar perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama; atau
  3. Melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama 1 (satu) bulan atau lebih secara terus-menerus.

Perlindungan Dosen

Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, dan/atau satuan pendidikan tinggi wajib memberikan perlindungan terhadap dosen dalam pelaksanaan tugasnya meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, dan/atau pihak lain.

Perlindungan Profesi

Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas dosen sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, mimbar akademik, dan otonomi keilmuan, serta pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat dosen dalam pelaksanaan tugas.

Perlindungan keselamatan dan kesehatan

Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja meliputi perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain.

Sumber :  http://id.wikipedia.org/wiki/Dosen

Organisasi Formal dan Informal

View Article

ORGANISASI INFORMAL

Pengertian Organisasi

Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Secara garis besar organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi formal dan organisasi informal. Pembagian tersebut tergantung pada tingkat atau derajat mereka terstruktur. Namur dalam kenyataannya tidak ada sebuah organisasi formal maupun informal yang sempurna.


Pengertian Organisasi Formal dan Informal

Organisasi Formal
Organisasi formal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang mengikatkan diri dengan suatu tujuan bersama secara sadar serta dengan hubungan kerja yang rasional. Contoh : Perseroan terbatas, Sekolah, Negara, dan lain sebagainya.

Organisasi Informal
Organisasi informal adalah kumpulan dari dua orang atau lebih yang telibat pada suatu aktifitas serta tujuan bersama yang tidak disadari. Contoh : Arisan ibu-ibu sekampung, belajar bersama anak-anak sd, kemping ke gunung pangrango rame-rame dengan teman, dan lain-lain.


ORGANISASI INFORMAL

Organisasi informal ini keberadaannya tidak direncanakan tetapi terjadi secara otomatis karena hubungan antar perseorangan pada sesama anggota dalam organisasi formal (perusahaan). Organisasi informal merupakan organisasi yang tercipta karena adanya hubungan antar pribadi yang secara tidak sadar terjadi keberadaannya tanpa didasarkan pada hubungan wewenang formal pada struktur organisasi. Organisasi ini juga terjadi karena adanya komunikasi antar sesama karyawan yang dengan cepat menyebarkan melalui desas-desus dari mulut ke mulut. Adapun desas-desus itu bisa saja berlebihan, salah, kurang tepat maupun merupakan kebocoran informasi dari atasan yang mungkin benar. Untuk itulah organisasi informal bermanfaat bagi perusahaan maka sudah sepantasnya kalau setiap atasan harus bisa menggunakan segi positif keberadaan organisasi informal ini terutama dalam menyampaikan perintah. Contoh organisasi informal adalah pertemuan tidak resmi seperti makan malam bersama. Organisasi informal dapat dialihkan menjadi organisasi formal apabila hubungan didalamnya dan kegiatan yang dilakukan terstruktur dan terumuskan.

Penyebab munculnya organisasi informal

Pada dasarnya semua individu memiliki kebutuhan untuk mendapat kepuasan dalam berafiliasi dengan orang-orang di lingkungannya atau dengan kata lain manusia tidak pernah puas, jika dalam organisasi formal kebutuhan tersebut dapat dipenuhi, maka ia akan mencari sumber lain untuk memenuhi kebutuhannya. Dan sumber itu ialah organisasi informal. Dan biasanya organisasi informal muncul dikarenakan adanya sekelompok orang yang memiliki kebutuhan yang sama.

Sifat-sifat organisasi informal
1. Hubungan yang terjadi secara spontan dan tidak terorganisir
2. Kepemimpinan ada diantara dua pilihan antara formal dan tidak formal
3. Tidak bertumpu pada pengendalian manajemen seperti pada organisasi formal

Kelebihan dan kekurangan organisasi informal

Kelebihan
- Memberi dukungan terhadap tujuan organisasi
- Melengkapi perusahaan dengan jalur komunikasi tambahan
- Alat pemuas kepentingan social yaitu sebagai pemersatu dan memberi ketenangan bagi individu
- Kompensasi bagi manager yang kurang memilki kapabilitas

Kekurangan
- Kabar angin yang beredar bisa mengakibatkan hal yang negative, akibat yang paling fatal adalah pecahnya organisasi
- Daya tahan terhadap perubahan, apalagi jika organisasi tidak siap berubah
- Penyesuaian kelompok(akan jadi pengganggu jika standar kelompok lebih rendah dari organisasi formal, karena akan menurunkan kualitas dari organisasi formalnya

Dari berbagai sumber

12/25/2017

Mengenal Teori-Teori Organisasi

View Article
Organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah (1) kesatuan (susunan dsb) yg terdiri atas bagian-bagian (orang dsb) dll perkumpulan dsb untuk tujuan tertentu; (2) kelompok kerja sama antara orang-orang yg diadakan untuk mencapai tujuan bersama.

Organisasi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu organisasi dalam arti statis (sebagai sesuatu yang tidak bergerak/diam), dan organisasi dalam arti dinamis (organisme sebagai suatu organ yang hidup, suatu organisme yang dinamis/proses kerjasama antara orang-orang yang tergabung dalam suatu wadah tertentu untuk mencapai tujuan bersama seperti yang telah ditetapkan secara bersama pula).


Organisasi ditandai adanya kepemimpinan, dan hal ini termasuk kedalam salah satu faktor penting bagi keorganisasian, seperti ungkapan Davis yang menyebutkan bahwa “Organization is any group of individual that is working toward some common end under leadership.”(organisasi adalah suatu kelompok orang yang sedang bekerja ke arah tujuan bersama dibawah kepemimpinan (Davis, 1951,).

Teori organisasi adalah suatu konsepsi, pandangan, tinjauan, ajaran, pendapat atau pendekatan tentang pemecahan masalah organisasi sehingga dapat lebih berhasil bahkan pada gilirannya organisasi dapat mencapai sasaran yang ditetapkan, adapun yang dimaksud masalah itu sendiri adalah segala sesuatu yang memerlukan pemecahan dan pengambilan keputusan.

Masalah yang dihadapi oleh organisasi sangat kompleks dari setiap masalah organisasi yang sangat kompleks itu memunculkan berbagai kajian untuk lebih memahami efektifitas organisasi. Dari usaha intelektual itu kemudian berkembanglah berbagai teori organisasi dengan berbagai kaidah dan rumusnya.

Ada 9 macam teori organisasi yaitu teori organisasi klasik, teori organisasi birokrasi, teori organisasi human relations, teori organisasi perilaku, teori proses, teori organisasi kepemimpinan, teori organisasi fungsi, teori organisasi pembuatan keputusan dan teori organisasi kontingensi.

1. Teori Organisasi Klasik
Teori organisasi klasik disebut juga teori organisasi tradisional, teori organisasi spesialisasi, atau teori struktural. Ada 10 macam prinsip organisasi diantaranya : (1) prinsip penetapan tujuan yang jelas; (2) prinsip kesatuan perintah; (3) prinsip keseimbangan; (4) prinsip pendistribusian pekerjaan; (5) prinsip rentangan pengawasan; (6) prinsip pelimpahan wawasan; (7) prinsip departementasi; (8) prinsip penetapan pegawai yang tepat; (9) prinsip koordinasi dan (10) prinsip pemberian balas jasa yang memuaskan.

2. Teori Birokrasi
Pada dasamya teori organisasi birokrasi menyatakan bahwa untuk mencapai tujuan, organisasi harus menjalankan strategi sebagai berikut:
a. Pembagian dan penugasan pekerjaan secara khusus
b. Prinsip hierarki atau bawahan hanya bertanggung jawab kepada atasannya langsung.
c. Promosi didasarkan pada masa kerja dan prestasi kerja, dan dilindungi dari pemberhentian sewenang-wenang dan yang demikian disebut prinsip loyalitas.
d. Setiap pekerjaan dilaksanakan secara tidak memandang bulu, tidak membeda-bedakkan status sosial, tidak pilih kasih. Strategi ini dinamakan prinsip impersonal
e. Tiap-tiap tugas dan pekerjaan dalam organisasi dilaksanakan menurut suatu sistem tertentu berdasarkan kepada data peraturan yang abstrak. Strategi ini dinamakan prinsip uniformitas

3. Teori Human Relations
Teori ini disebut juga teori hubungan kemanusiaan, teori hubungan antara manusia, teori hubungan kerja kemanusiaaan atau the human relations theory. Suatu hubungan dikatakan hubungan kemanusiaan apabila hubungan tersebut dapat memberikan kesadaran dan pengertian sehingga pihak lain merasa puas. Pengertian tersebut dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu hubungan manusia secara luas dan secara sempit. Dalam arti luas hubungan kemanusiaan adalah hubungan antara hubungan seseorang dengan orang lain yang terjadi dalam suatu situasi dan dalam semua bidang kegiatan atau kehidupan untuk mendapatkan suatu kepuasan hati.

4. Teori Organisasi perilaku
Teori ini disebut merupakan suatu teori yang memandang organisasi dari segi perilaku anggota organisasi. Teori ini berpendapat bahwa baik atau tidaknya, berhasil tidaknya organisasi mencapai sasaran yang telah ditetapkan berasal dari para anggotanya.

5. Teori Organisasi Proses
Suatu teori yang memandang organisasi sebagai proses kerjasama antara kelompok orang yang tergabung dalam suatu kelompok formal. Teori ini memandang organisasi dalam arti dinamis, selalu bergerak dan didalamnya terdapat pembagian tugas dan prinsip-prinsip yang bersifat umum (Universal).

6. Teori Organisasi Kepemimpinan
Teori ini beranggapan bahwa berhasil tidaknya organisasi mencapai tujuan tergantung sampai seberapa jauh seorang pemimpin mampu mempengaruhi para bawahan sehingga mereka mampu bekerja dengan semangat yang tinggi dan tujuan organisasi dapat dicapai secara efisien dan efektif, adapun sedikitnya kajian atas teori organisasi yang berhubungan dengan masalah kepemimpinan dapat dibedakan atas:
a. Teori Otokratis
b. Teori Demokrasi
c. Teori kebebasan (Teory laissez fairre)
d. Teori Patnernalisme
e. Teori Personal atau pribadi.
f. Teori Non-Personal

7. Teori Organisasi Fungsi
Fungsi adalah sekelompok tugas atau kegiatan yang harus dijalankan oleh seseorang yang mempunyai kedudukan sebagai pemimpin atau manager guna mencapai tujuan organisasi. Sekelompok kegiatan yang menjadi fungsi seorang pemimpin atau manager terdiri dari kegiatan menyusun perencanaan (Planning), pengorganisasian (Organizing), pemberian motifasi atau bimbingan (Motivating), pengawasan (Controlling), dan pengambilan keputusan (Decision making).

8. Teori Pengambilan Keputusan
Teori ini berlandaskan pada adanya berbagai keputusan yang dibuat oleh para pejabat disetiap tingkatan, baik keputusan di tingkat puncak yang memuat ketentuan pokok atau kebijaksanaan umum, keputusan di tingkat menengah yang memuat program-progam untuk melaksanakan keputusan adminitratif, maupun keputusan di tingkat bawah.

9. Teori Kontingensi (Teori Kepentingan)
Teori ini berlandaskan pada pemikiran bahwa pengelolaan organisasi dapat berjalan dengan baik dan lancar apabila pemimpin organisasi mampu memperhatikan dan memecahkan situasi tertentu yang sedang dihadapi dan setiap situasi harus dianalisis sendiri.

Dari semua teori ini, tidak satu teori pun yang dianggap paling lengkap atau paling sempurna, teori-teori itu satu sama lain saling mengisi dan saling melengkapi. Teori dianggap baik dan tepat apabila mampu memperhatikan dan menyesuaikan dengan lingkungan dan mampu memperhitungkan situasi-situasi tertentu.(ryudi)

12/05/2017

Prinsip dan Mekanisme Kerja Organisasi

View Article
Prinsip artinya alas, dasar, dan landasan sedangkan mekanisme artinya serangkaian cara kerja. Dapat kita simpulkan bahwa, mekanisme kerja organisasi dalah perangkat dalam organisasi untuk mencapai tujuan. Max Weber menjelaskan prinsip organisasi sebagai berikut:

Semua kegiatan berorientasi pada suatu tujuan
Maksudnya, kegiatan apapun yang berlangsung, tetap mempunyai satu tujuan bersama yang sudah disepakati dengan baik.

Setiap keputusan harus sesuai dengan aturan
Maksudnya,  setiap pengambilan keputusan harus berdasarkan dengan aturan yang telah dibuat dan di sepakati bersama.

Setiap pelaku organisasi bertanggung jawab pada pemimpin
Maksudnya, pelaku organisasi atau anggota kelompok organisasi, memiliki tanggung jawab kepada ketua dari organisasi tersebut.

Setiap keputusan harus berdasarkan peraturan organisasi
Maksudnya, keputusanyang akan dan sudah di ambil harus menggunakan peraturan dan ketentuan dari organisasi tersebut.

Pembagian tugas sesuai dengan skill dan talenta masing masing
Maksudnya, setiap anggota di bagikan tugasnya masing-masing, sesuai dengan keahlian ataupu  talenta devisinya.

Organisasi telah dibentuk sejak manusia pertama hidup dimuka bumi, sekelompok manusia yang mempunyai orientasi dan tujuan yang relative sama berhimpun dan berusaha untuk mencapai tujuan bersama. 
Organisasi merupakan satu disiplin ilmu yang sangat menarik untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Menurut Karl Max prinsip dari suatu organisasi bersifat fundamental, sesuai keinginan. Prinsip dari organisasi dibentuk atas dasar kegiatan yang berorientasi ke tujuan. Prinsip-prinsipnya yaitu bahwa keputusan berdasarkan aturan organisasi, pelaku organisasi  bertanggung jawab kepada pemimpin, keputusan berdasarkan maslahatan organisasi dan pembagian anggota sesuai skill.

Dalam upaya penegakan dan pengembangan organisasi dipandang perlu untuk membuat mekanisme kerja pengurus guna menuju sebuah organisasi dinamis yang harus didukung oleh keuletan pengurus dan anggota serta kelengkapan sarana organisasi yang memadai, disertai dengan penataan yang efektif dan efisien.

Terbinanya organisasi dalam menjalankan kegiatan hanya ditopang oleh pengurus yang bekerja efektif, sistem komunikasi yang tepat, program kerja yang realistis dan terfokus serta didukung oleh partisipasi aktif semua anggota.

Organisasi harus memiliki tujuan yang jelas, sebelumnya telah dijelaskan bahwa tujuan yang jelas yang benar-benar urgen bagi setiap organisasi agar terarah apa yang dicita-citakan orang yang berada di organisasi tersebut. Pembagian pekerjaan sangat diperlukan untuk menutupi ketidakmampuan setiap orang untuk mengerjakan semua pekerjaan yang ada dalam organisasi. Perlu adanya spesialisasi pekerjaan yang disesuaikan dengan keahlian masing-masing. Kegiatan itu perlu dikelompokkan dan ditentukan agar lebih efektif dalam mencapai tujuan organisasi. Rentang pengendalian jenjang berkaitan dengan jumlah bawahan yang harus dikendalikan seorang atasan.

Oleh sebab itu tingkat-tingkat kewenangan yang ada harus dibatasi seminimal mungkin sehingga tidak semua merasa menjadi atasan.

Organisasi memang harus ada di dalam kehidupan manusia sebagai instrument yang dapat mempersatukan manusia dalam proses dinamika dan keteraturan hidup.
Dengan lahirnya organisasi mengakibatkan lahirnya organisasi-organisasi lain tentu memiliki tujuan dan sasaran yang berbeda. Struktur organisasi adalah pengaturan pekerjaan untuk dilaksanakan dalam suatu bisnis. Struktur organisasi dimaksudkan untuk membangun mewujudkan tujuan bisnis dengan cara mengatur pekerjaan yang harus dilakukan. Cara mengelola suatu organisasi disesuaikan dengan kondisi organisasi yang tentu memiliki ciri-ciri tertentu.

Penyusunan suatu organisasi formal, yaitu struktur organisasi yang disusun dan dibentuk oleh managemen puncak dimulai dengan merumuskan tujuan dan rencana organisasi.
Manajemen kemudian menentukan aktivitas pekerjaan yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Aktivitas-aktivitas yang sudah ditentukan tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa unit kerja.
Pola-pola organisasi dalam bentuk garis komando terbentang lurus dari sampai kepada pelaksana di bawah dan dipertanggung jawabkan baik secara ketat menurut hirarkis dari bawah, melalui unsure-unsur di tengah sampai ke atas.

Dalam pelaksanaan organisasi harus berpedoman pada prinsip-prinsip organisasi, yaitu prinsip perumusan tujuan, prinsip pembagian kerja, prinsip pendelegasian kekuasaan/wewenang, prinsip tingkat pengawasa, prinsip rentan manajemen, prinsip kesatuan perintah, dan prinsip koordinasi.

Prinsip Perumusan Tujuan
Sebelum suatu organisasi/badan/lembaga,langkah hal pertama yang harus dilakukan adalah membuat tujuan dibentuknya organisasi/badan.lembaga tersebut. Tujuan yang dibuat haruslah sangat jelas karena tujuan tersebut yang akan menentukan hal-hal yang harus diperbuat atau dilakukan oleh organisasi yang telah terbentuk tersebut.

Prinsip Pembagian Kerja
Dalam penata laksanaan kegiatan oragnisasi kita harus melakukan pembagian tugas/kerja/unit untuk menghindari kemungkinan adanya pekerjaan yang tertumpuk dan terjadinya kelalai dalam pekerjaan pada sebuah unit kerja organisasi.

Prinsip Pendelegasian Kekuasaan/Wewenang
Dalam menjalankan kegiatan,suatu unit harus diberi kekuasaan/ untuk melaksanakan tugas tugasnya agar dapat dimintai pertanggung jawabannya.

Prinsip Tingkat Pengawasan
Berjalannya suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditentukan,harus  kita pastikan untuk selalu menjalankan dan melaksanakan sistem pengawasan, karena jika sistem pengawasan tidak ada maka tidak mungkin sebuah organisasi dapat mencapai tujuannya dengan maksimal. Maka karena itu,pembuatan organisasi harus memperhatikan aspek dari kemudahan sistem pengawasan

Prinsip Rentang Manajemen
Dalam suatu organisasi perlu kita perhatikan suatu efektivitas dan sebuah efisiensi dari seorang pemimpin yang dapat membawahi beberapa orang yang dibawahinya sehingga seorang pemimpin dapat melakukan tugas kepemimpinannya secara efektif,efisien dan maksimal serta dapat melakukan tugas pengawasan secara optimal.

Prinsip Kesatuan Perintah
Dalam menjalankan sebuah organisasi,seseorang bawahan biasanya mempunyai seorang bos atau atasan. Dari bos tersebutlah kita menerima perintah dan kepada bos tersebutlah kita memberikan laporan pertanggung jawaban atas pelaksanaan pekerjaan kita.

Prinsip Kordinasi
Prinsip kordinasi ada usaha untuk mengarahkan seluruh kegiatan unit-unit organisasi agar tertuju pada pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Adanya pembagian tugas kepada unit unit kerja tersebut terkadang tanpa kita sadari menimbulkan kecenderungan untuk memisahkan diri dari tujuan organisasi secara keseluruhan.
Untuk itu, koordinasi diperlukan agar kita terhindar dari sebuah konflik, dengan mengurangi duplikasi tugas, mengurangi pengangguran, dan memperkuat kerjasama. (apriliworld.wordpress.com)

12/03/2017

Pengertian dan Jenis-Jenis Beasiswa

View Article
BEASISWA

1. Pengertian Beasiswa

Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan yang diberikan kepada perorangan, mahasiswa atau pelajar yang digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh  (http://id.wikipedia.org/wiki/beasiswa). Menurut Murniasih (2009) beasiswa diartikan sebagai bentuk penghargaan yang diberikan kepada individu agar dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Penghargaan itu dapat berupa akses tertentu pada suatu institusi atau penghargaan berupa bantuan keuangan. Pada dasarnya, beasiswa adalah penghasilan bagi yang menerimanya. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-undang PPh/2000. Disebutkan pengertian penghasilan adalah tambahan kemampuan ekonomis dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh dari sumber Indonesia atau luar Indonesia yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak. Karena beasiswa bisa diartikan menambah kemampuan ekonomis bagi penerimanya, berarti beasiswa merupakan penghasilan.

Beasiswa dapat diberikan oleh lembaga pemerintah, perusahaan ataupun yayasan. Pemberian beasiswa dapat dikategorikan pada pemberian cuma-cuma ataupun pemberian dengan ikatan kerja (biasa disebut ikatan dinas) setelah selesainya pendidikan. Lama ikatan dinas ini berbeda-beda, tergantung pada lembaga yang memberikan beasiswa tersebut. beasiswa juga banyak diberikan kepada perkelompok (group) misalnya ketika ada event perlombaan yang diadakan oleh lembaga pendidikan, dan salah satu hadiahnya adalah beasiswa.

Baca juga: Secret Societies-21 Organisasi Perusak Dunia

2. Jenis-Jenis Beasiswa

Menurut Murniasih (2009), ada beberapa jenis beasiswa yaitu:
     
   a. Beasiswa Penghargaan
       Beasiswa ini biasanya diberikan kepada kandidat yang memiliki keunggulan akademik. Beasiswa ini diberikan berdasarkan prestasi akademik mereka secara keseluruhan. Misalnya, dalam bentuk Indeks Prestasi Kumulatif (IPK). Meski sangat kompetitif, beasiswa ini ada dalam berbagai bentuk.
 
     b.  Beasiswa Bantuan
         Jenis beasiswa ini adalah untuk mendanai kegiatan akademik para mahasiswa yang kurang beruntung, tetapi memiliki prestasi. Komite beasiswa biasanya memberikan beberapa penilaian pada kesulitan ini, misalnya, seperti pendapatan orangtua, jumlah saudara kandung yang sama-sama tengah menempuh studi, pengeluaran, biaya hidup, dan lain-lain.

      c. Beasiswa Atletik
          Universitas biasanya merekrut atlet populer untuk diberikan beasiswa dan dijadikan tim atletik perguruan tinggi mereka. Banyak atlet menyelesaikan pendidikan mereka secara gratis, tetapi membayarnya dengan prestasi olahraga. Beasiswa seperti ini biasanya tidak perlu dikejar, karena akan diberikan keada mereka yang memiliki prestasi.

     d. Beasiswa Penuh
         Banyak orang menilai bahwa beasiswa diberikan kepada penerimanya untuk menutupi keperluan akademik secara keseluruhan. Jika Anda benar-benar beruntung, tentunya Anda akan mendapatkan beasiwa seperti ini. Beasiswa akan diberikan untuk menutupi kebutuhan hidup, buku, dan biaya pendidikan. Namun, banyak beasiswa lainnya meng-cover biaya hidup, buku, atau sebagian dari uang sekolah.(http://sinyokhay02.blogspot.co.id)

11/30/2017

Organisasi Pemerintahan Negara

View Article

 A.    Tatanan Organisasi Pemerintahan Negara


          Tatanan organisasi pemerintahan negara adalah sejumlah oraganisasi atau lembaga yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara,, berupa organisasi kenegaraan dan organisasi pemerintahan. Tatanan organisasi pemerintahan pada suatu negara dipengaruhi oleh bentuk negara dan sistem pemerintahan yang dianut, selain dipengaruhi bentuk negara dan sistem pemerintahan , tatanan organisasi pemerintahan negara juga dipengaruhi oleh tata nilai yang dianut berupa falsafah, cita-cita dan tujuan bernegara serta perkembangan lingkungan stratejik yang dihadapi baik dalam tataran nasional maupun internasional.

B.     Tatanan Organisasi Kenegaraan

1.      Prinsip-Prinsip Penataan Lembaga-Lembaga Negara

          Ada beberapa prinsip yang harus diperhatikan dalam penataan lembaga negara, agar setiap oraganisasi pemerintahan negara dapat melaksanakan tugas secara proporsional, baik, dan efektif.

a.  Prinsip Kesatuan Pemerintahan
          Konsekuensi dari prinsip ini ialah menempatkan presiden sebagai kepala pemerintahan negara yang mempunyai wewenang menetapkan pengangkatan ataupun pemberhentian kepala daerah berdasarkan usulan DPRD, selain itu, prinsip kesatuan pemerintahan juga ditandai dengan dilaksanakannya azas dekosentralis dalam penyelenggaran pemerintahan, yaitu pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada wakilnya atau kepada perangkat pusat didaerah.

b. Prinsip Kedaulatan Rakyat
          Dalam negara demokrasi, kedaulatan ada ditangan rakyat, kedaulatan dilaksanakan dari, oleh dan untuk rakyat. Prinsip kedaulatan rakyat ini melahirkan beberapa lembaga-lembaga perwakilan rakyat, seperti MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Prinsip kedaulatan rakyat juga ditandai dengan partisipasi rakyat dalam penyelengaraan pemerintahan dan pembangunan di seluruh wilayah negara melalui organisasi pemerintah pusat.

c.  Prinsip Presidensil
          Dalam prinsip ini presiden merupakan kepala pemerintahan. Yang berwenang membentuk dewan menteri yang disebut kabinet yang terdiri dari para menteri.

d. Prinsip Pembagian Daerah
          Berdasarkan prinsip ini wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi menjadi atas kabupaten dan kota.

e.  Prinsip Desentralisasi
          Prinsip ini mengandung makna dan implikasi penyerahan kewenangan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara, dengan maksud untuk mencapai efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pemerintahan berupa peningkatan kesejahteraan dan pemberian pelayananan kepada masyarakat dimasing-masing daerah.

f.  Prinsip Supermasi Hukum
          Prinsip ini merupakan syarat bagi seluruh aparatur kenegaraan dan pemerintahan serta masyarakat wajib mematuhi dan menjunjung tinggi hukum serta selalu berupaya menegakan hukum demi terwujudnya keadilan.

g. Prinsip Pertanggungjawaban
          Dalam prinsip ini setiap penyelengara negar oleh lembaga negar wajib dipertanggung jawabkan kepada publik baik darai segi hasil maupun dari segi finansial melalui pemeriksaan keuangan dan penilaian atas kinerja yang diperoleh.


2.      Lembaga-Lembaga Negara

a.  Majelis Permusyawaratan Rakyat
          MPR mempunyai wewenang mengubah dan menetapkan UUD, serta melantik dan memberhentikan presiden dan Wakil Presiden. Masa kerja anggota MPR adalah 5 tahun. Anggota MPR terdiri dari anggota-anggota DPR dan anggota-anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum. MPR mempunyai alat kelengkapan seperti: Pimpinan, Badan Pekerja Majelis, Komisi dan Panitia ad hoc.
b. Presiden
          Presiden merupakan pemegang kekuasaan pemerintahan. Dalam melakukan kewajiban-kewajibannya, presiden dibantu oleh satu orang Wakil Presiden selain itu presiden juga dibantu oleh para mentri yang disebut dengan kabinet.
Wewenang, kewajiban, dan hak Presiden antara lain:

    Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD
    Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara
    Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.
    Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa)
    Menetapkan Peraturan Pemerintah
    Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri
    Menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR
    Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR
    Menyatakan keadaan bahaya.
    Mengangkat duta dan konsul. Dalam mengangkat duta, Presiden memperhatikan pertimbangan DPR
    Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR.
    Memberi grasi, rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung
    Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR
    Memberi gelar, tanda jasa, dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU
    Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah
    Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR
    Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden, DPR, dan Mahkamah Agung
    Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR.

c.       Dewan Perwakilan Rakyat
          DPR mempunyai Fungsi legalisasi dan fungsi anggaran serta fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara. Anggota DPR dipilih melalui pemilihan umum, anggota DPR sekaligus merupakan anggota MPR, dan anggota DPR juga mempunyai bebrapa hak, yaitu; hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Alat kelengkapan DPR terdiri atas: Pimpinan, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Legislasi, Badan Anggaran, Badan Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Kehormatan, Badan Kerjasama Antar-Parlemen, Badan Urusan Rumah Tangga, Panitia Khusus dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna.


d.      Dewan Perwakilan Daerah

        Tugas dan wewenang DPD antara lain:
    Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran, dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut.
    Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama.
    Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan.
    Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama.
    Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN.

          Anggota DPD juga memiliki hak menyampaikan usul dan pendapat, membela diri, hak imunitas, serta hak protokoler.

e.  Badan Pemeriksa Keuangan
          BPK melaksanakan fungsi auditif, yaitu pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara. Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Untuk melaksanakan tugasnya anggota BPK dibantu oleh unsur pelaksana badan yang terdiri dari Sekretariat Jendral, Inspektorat, Auditor, dan Staf Ahli.

f.  Mahkamah Agung
          MA berwenang memeriksa dan memutus pada tingkat kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, permohonan peninjauan kembali dan menguji materi peraturan-peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Susunan MA terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan Ketua Muda serta Hakim Anggota. Calon Hakim diusulkan oleh KY kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan oleh presiden.

g. Mahkamah Konstitusi
          kewajiban dan wewenang MK adalah: Berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Wajib memberi putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden. MK mempunyai 9 orang hakim konstitusi yang ditetapkan oleh presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh MA, tiga orang oleh DPR dan tiga orang oleh Presiden.

h. Bank Sentral
          Fungsi Bank Sentral dilaksanakan oleh bank indonesia. Dalam menjalankan tugasnya, BI dipimpin oleh dewan gubernur. Dewan Gubernur terdiri atas Seorang Gubernur, seoarng Deputi Gubenur Senior dan Sekurang-kurangnya empat orang atau sebanyak-banyaknya tujuh orang deputi gubernur.

C.     Tatanan Organisasi Pemerintah

1. Prinsip-prinsip Pengorganisasian

a.  Prinsip Kejelasan Tujuan
          Dalam setiap oraganisasi pemerintahan harus memiliki tujuan organisasi yang dirumuskan secara jelas dan terkait dengan tujuan bernegara yang telah ditetapkan dalam konstitusi negara.

b. Prinsip Kemitraan dan Pemberdayaan dengan Masyarakat
          Prinsip ini menekan adanya peran aparatur negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan negara untuk melakukan pelayanan publik yang biasa dilakukan pemerintah melalui kemitraan sehingga struktur organisasi dapat menjadi sederhana dan efisien.

c.  Prinsip Pembagian Tugas
          Dalam prinsip ini semua tugas pemerintahan negara dibagi kedalam tugas-tugas organisasi atau satuan organisasi dibawahnya sehingga tidak ada tugas yang tidak ditangani oleh lembaga pemerintah.

d. Prinsip Koordinasi
          Prinsip ini menekankan keharusan adanya saling hubungan antar unit organisasi atau antar lembaga, sehingga tercipta kesatuan arah, dan keserasian kebijakan, serta tindakan dalam mencapai tujuan nasional.

e.  Prinsip Keberlangsungan Tugas.
          Prinsip ini menekankan bahwa dalam pengorganisasian perlu dipertimbangkan adanya kepastian bahwa tugas-tugas yang diemban akan terus berlangsung dalam jangka waktu yang lama.

f.  Prinsip Proporsionalitas.
          Prinsip ini menekankan bahwa dalam menyusun organisasi harus diperhatikan keserasian hubungan dan kewenangan baik internal maupun eksternal, beban tugas, kemampuan dan sumber daya yang ada.

g. Prinsip Keluwesan
          Prinsip ini menekankan bahwa desain suatu tugas organisai perlu disesuaikan dengan perkembangan dan perubahan lingkungan stratejik sehingga organisasi dapat berkembang sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan stratejik.

h. Prinsip Pendelegasian dan Penyerahan Wewenang
          Prinsip pendelegasian wewenang menekankan tugas-tugas apa yang perlu dilimpahkan kepada satuan organisasi dibawahnya.

i.   Prinsip Rentang Kendali
          Prinsip ini menekankan pada penentuan jumlah satuan organisasi atau orang yang dibawahi oleh seorang pimpinan diperhitungkan secara rasional mengingat terbatasnya kemampuan pemimpin melakukan pengawasan terhadap bawahan.

j.   Prinsip Jalur dan Staf
          Prinsip ini merupakan derivasi dari prinsip pembagian tugas dan menekankan pada pembedaan unit organisasi yang melaksanakan tugas pokok instansi dan unit organisasi yang melaksanakan tugas penunjang terhadap tugas pokok dalam mencapai tujuan organisasi.

k. Prinsip Kejelasan dalam Pembaganan
          Prinsip ini menekankan bahwa dalam menyusun organisasi dibuat bagan yang menggambarkan secara jelas mengenai kedudukan, susunan jabatan, pembagian tugas dan fungsi, serta hubungan kerja antara satuan organisasi yang bersangkutan.

l.   Prinsip Legalitas
          Prinsip ini menekankan bahwa setiap pembentukan organisasi pemerintahan negara harus didasarkan pada ketentuan hukum yang ada dan ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga kewenangan dan operasinya memiliki landasan hukum.


2. Organisasi Pemerintah Pusat
Pada dasarnya, bentuk organisasi pemerintahan pusat terdiri dari lembaga kepresidenan, kementerian negara, departemen, dan lembaga pemerintahan non departemen serta organisasi pemerintah pusat lainya. Keberadaan organisasi pemerintahan pusat dapat diidentifikasikan sebagai berikut:

a.  Departemen
Terdapat 3 katagori departemen yaitu:
      1.      Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan tertentu yang meliputi bidang moneter dan fiskal, politik luar negri, peradilan, agama, pertahanan dan keamanan. Kewenangan tersebut diwadahi Departemen Keuangan, Departemen Luar Negri, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, serta Departemen Pertahanan.
      2.      Departemen yang dibentuk untuk melaksanakan urusan-urusan tertentu yang merupakan tugan esensial negara yang meliputi bidang kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, kelautan, pertambangan, perhubungan, serta industri dan perdagangan. Kewenangan tersebut diwadahi Departemen Kesehatan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Departemen Pertanian, Departemen kelautan, Departemen Pertambangan, Departemen Perhubungan, serta Departemen Industri dan Perdagangan.
       3.       Departemen yang dibentuk karaena keberadaanya diperlukan dalam penyelengaraan pelaksanaan urusan pemerintahan yang meliputi urusan pemerintahan dalam negri, pekerjaan umum, masalah sosial dan tenaga kerja, yang masing-masing ditangani oleh Departemen Dalam Negeri, Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Sosial, dan Departemen Tenaga Kerja.

b. Lembaga Pemerintahan Non Departemen
          LPND mempunyai tugas membantu presiden berupa: mengembangkan kebijakan nasional strategis dan menyelenggarakan pelayanan antar instansi, sesuai bidang dan tanggung jawabnya.

c.  Organisasi Pemerintahan Lainnya
      1. Tentara Nasional Indonesia ( TNI )
          TNI berperan sebagai alat pertahan NKRI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Fungsi TNI adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang  pertahanan negara yaitu menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman.

      2. Kepolisian Negara
          Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah alat negara yang bertugas memulihkan keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Fungsi kepolisian adalah melaksanakan salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.
     
      3. Kejaksaan Republik Indonesia
          Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas melaksanakan kekuasaan negara terutama dibidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan. Pelaksanaan kekuasaan negara tersebut diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan kejaksaan Negeri. Kejaksaan dipimpin oleh jaksa agung yang bertanggung jawab langsung kepada presiden.

      4. Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
          Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri dapat berupa Kedutaan Besara Republik Indonesia, Konsultan Jenderal Republik Indonesia, Konsulat Republik Indonesia dan Perutusan Tetap Republik Indonesia.

      5. Kesekretariatan Lembaga Negara
          Kesekretariatan Lembaga Negara berfungsi memberikan bantuan teknis dan administrasi bagi lembaga-lembaga negara. Sekretariat Lembaga Negara dipimppin oleh sekretaris Jendaral, kecuali skretariat Negara/Kabinet dipimpin oleh Skretaris Negara yang dapat diberikan kedudukan setara dengan Menteri Negara.

      6. Organisasi Ekstra Struktural
          Institusi ini dibentuk untuk melaksanakan tugas-tugas khusus dibidang tertentu dalam rangka merumuskan dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan atau pelaksanaan pelayan yang berkenaan lebih dari satu urusan pemerintahan yang saling berkaitan dengan bidang tugas dan tanggung jawab Departemen. Dalam instansi ini terdapat dua bentuk kelembagaan, yaitu dewan dan badan.

3. Organisasi Pemerintahan Daerah
a. Pembagian Daerah
          Daerah otonom tidak mempunyai hubungan hierarki satu sama lain, artinya daerah provinsi tidak membawahi daerah kabupaten dan daerah kota dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonom. Provinsi dalam kedudukannya sebagai wilayah administrasi yang dipimpin oleh Gubernur dan  selaku wakil pemerintah pusat yang memiliki kewenang koordinasi antara Kabupaten/kota dalam wilayahnya, serta berperan dalam melakukan pembinaan dan pengawasan. Dalam pembagian daerah otonom Kabupate/Kota digunakan split model, yaitu menjadikan daerah otonom Kabupaten dan Kota sebagai daerah otonom yang murni,.

b. Prinsip Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
          Dalam konteks SANKRI prinsip penyelenggaraan pemerintahan daerah secara keseluruhan berpedoman pada halhal sebagai berikut:
1.      Digunakan asas-asas desentralisasi, dekosentralisasi, dan tugas pembantuan
2.      Penyelengaraan asas desentralisasi secara utuh di daerah Kabupaten dan Kota.
3.      Asas tugas pembantu dilaksanakan di daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.

C. Otonomi Daerah
1. Tujuan Otonomi Daerah
          Berdasarkan UU No.22 Tahun 1999 dalam penjelasanya menyebutkan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah untuk:
a.  Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat
b. Mengembangkan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan.
c.  Memelihara hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antara daerah dengan pusat demi terciptanya keutuhan NKRI


2. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah
Berdasar pada UU No.22/1999 prinsip-prinsip pelaksanaan Otonomi Daerah adalah sebagai berikut :
1.      Penyelenggaraan Otonomi Daerah dilaksanakan dengan memperhatikan aspek-aspek demokrasi, keadilan, pemerataan, serta potensi dan keanekaragaman daerah.
2.      Pelaksanaan Otonomi Daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab
3.      Pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas dan utuh diletakkan pada daerah Kabupaten dan daerahKota, sedang Otonomi Daerah Propinsi merupakan Otonomi Terbatas.
4.      Pelaksanaan Otonomi Daerah harus sesuai dengan Konstitusi negara sehingga tetap terjamin hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah.
5.      Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom, dan karenanya dalam daerah Kabupaten dan daerah Kota tidak ada lagi wilayah administrasi.
6.      Kawasan khusus yang dibina oleh Pemerintah atau pihak lain seperti Badan Otorita, Kawasan Pelabuhan, Kawasan Pertambangan, Kawasan Kehutanan, Kawasan Perkotaan Baru, Kawasan Wisata dan semacamnya berlaku ketentuan peraturan Daerah Otonom.
7.      Pelaksanaan Otonomi Daerah harus lebih meningkatkan peranan dan fungsi badan legislatif daerah, baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawas maupun fungsi anggaran atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
8.      Pelaksanaan asas dekonsentrasi diletakkan pada daerah Propinsi dalam kedudukannya sebagai Wilayah Administrasi untuk memelaksanakan kewenangan pemerintahan tertentu yang dilimpahkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah.
9.      Pelaksanaan asas tugas pembantuan dimungkinkan, tidak hanya dari Pemerintah Daerah kepada Desa yang disertai dengan pembiayaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaan dan mempertanggungjawabkan kepada yang menugaskan.

d.  Susunan Pemerintahan Daerah
Struktur organisasi pemerintah daerah terdiri dari:
1.    DPRD ( sebagai Badan Legislatif)
          Alat kelengkapan DPRD terdiri atas pimpinan, komisi-komisi, dan panitia-panitia, DPRD juga dilengkapi dengan Sekretariat DPRD yang bertugas membantu DPRD dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya
Fungsi Sekretariat DPRD meliputi:
a.       Fasilitasi rapat anggota DPRD
b.      Pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan dinas anggota DPRD
c.       Pengelolaan tata usaha DPRD

2.    Pemerintah Daerah ( sebagai Badan Eksekutif )
          Setiap daereah dipimpin oleh seorang kepala daerah sebagai kepala eksekutif yang dibantu seorang Wakil Kepala Daerah. Perangkat daerah terdiri dari, Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah.
a.  Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
          Kepala daerah sebagai kepala eksekutif mempunyai masa 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk sekali masa jabatanya. Disamping sebagai pimpinan pemerintahan, Kepala Daerah adalah pengayom masyarakat yang bersikap dengan lebih mengutamakan kepentingan bangsa dan negara serta masyarakat umum daripada kepentingan pribadi, golongan, dan aliran lainnya.
b. Perangkat Daerah
          Perangkat daerah merupakan organisasi pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelengaraan pemerintahan.
1.             Perangkat Daerah Provinsi ( Sekretariat Daerah, Dinas Provinsi & Lembaga Teknis Daerah)
a.  Sekretariat Daerah
          Tugas sekretariat daerah Provinsi adalah membantu Gubernur dalam Penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayan administratif kepada  seluruh perangkat daerah provinsi,
Fungsi yang dilakukan meliputi:
1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi.
2. Penyelenggar administrasi pemerintahan.
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahan.

b. Dinas provinsi
          Dinas provinsi mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekosentralisasi.
. Fungsi yang dilakukan Dinas Provinsi meliputi:
1. Perumusan kebijak teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya

c.  Lembaga Teknis Daerah
          Lembaga teknis daerah Provinsi mempunyai tugas membantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, serta pendidikan dan pelatihan.
Fungsi Lembaga Teknis Daerah meliputi:
1. Perumusan kebijakan teknis.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi.

2. Perangkat Dearah Kabupaten/Kota (Sekretariat Daerah, Dinas Daerah & Lembaga Teknis Daerah)
a. Sekretariat Daerah
          Tugas sekretariat daerah Kabupaten/Kota adalah membantu Bupati/Walikota dalam Penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan pelayan administratif kepada  seluruh perangkat daerah Kabupaten/Kota.
Fungsi yang dilakukan meliputi:
1. Pengkoordinasian perumusan kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota.
2. Penyelenggar administrasi pemerintahan.
3. Pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, sarana dan prasarana pemerintahanan.
b.Dinas Kabupaten/Kota
          Dinas kabupaten/kota mempunyai tugas melaksanakan kewenangan desentralisasi dan dekosentralisasi.
Fungsi yang dilakukan Dinas Kabupaten/Kota meliputi:
1. Perumusan kebijak teknis sesuai dengan lingkup tugasnya.
2. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum.
3. Pembinaan terhadap UPTD.
c. Lembaga Teknis Daerah
          Lembaga teknis daerah Kabupaten/Kota mempunyai tugas membantu Bupati/Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berkenaan dengan pen Fungsi Lembaga Teknis Daerah meliputi:
1. Perumusan kebijakan teknis.
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
d.Pemerintahan Kecamatan dan Kelurahan
1. Status, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kecamatan
          Dalam kedudukannya sebagai aparat daerah otonom, Kecamatan melaksanakan tugas yang didelegasikan Bupati/Walikota. Dengan demikian pada prinsipnya ada dua fungsi pemerintah kecamatan, yaitu penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota pada wilayah kecamatan, dan memberikan pelayanan publik.
2.Kelembagaan Kecamatan
Struktur kelembagaan pemerintah kecamatan terdiri dari:
-          Camat
-          Sekretaris Kecamatan
-          Seksi Kecamatan
-          Forum Musyawarah Kecamatan
3. Status, Tugas dan Fungsi Pemerintah Kelurahan
          Kelurahan sebagai kesatuan wilayah kecil dalam wilayah kecamatam yang berfungsi sebagia unnit kerja pelayanan kepada masyarakat yang dilimpahkan oleh camat kepada lurah. Secara manajerial, pemerintah kelurahan perlu memiliki kemandirian akuntabilitas publik yang cukup memadai, dalam interaksinya yang bersifat langsung kepada masyarakat.
4.Kelembagaan Kelurahan
Struktur kelembagaan pemerintah kelurahan terdiri dari:
-          Lurah
-          Sekretaris Kelurahan
-          Seksi Kelurahan
e. Pemerintahan Desa
          Desa dapat dibentuk, dihapus, dan digabung dengan memperhatikan asa-usulnya prakarsa masyarakat serta luas wilayah, jumlah penduduk, sosial budaya, potensi desa lainya dengan persetujuan pemerintah kabupaten dan DPRD.
Desa memiliki kewenangan sebagai berikut:
a.  Kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa
b. Kewenangan yang belum dilaksanakan daerah dan pemerintah
c.  Kewenangan tugas pembantuan dari pemerintah.
f.Otonomi Khusus
          Pertimbangan  dan alasan pemberian Otonomi khusus pada daerah tertentu setingkat Provinsi sebagi berikut:
a.  Karena kedudukannya yang penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintah Negara Repunlik Indonesia. Otonomi khusus DKI Jakarta.
b.  Keistimewaan kedudukannya dalam sejarah perjuangan nasional, serta memperhatikan peranan ulama dalam penetapan kebijakan daerah. Otonomi khusus DI Aceh
c.   Keistimewaan karena asal-usul dan peranannya dalam sejarah perjuangan nasional. Otonomi khusus DI Yogyakarta
d. Pertimbangan adanya pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus serta mempertahankan integrasi bangsa dalam wadah NKRI denga menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat. Otonomi khusus Papua.

D.    Hubungan Antara Pusat dan Daerah serta Antar Daerah
          Daerah otonom berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakasa sendiri berdasarkan aspirasi mereka, pada prinsipnya tetap berada dalam ikatan NKRI. Dengan demikian setiap upaya dan kegiatan apapun dalam berbagai bidang  yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah harus tetap dalam bingkai NKRI.
1. Hubungan antara Pusat dan Daerah
Secara garis besar hubungan antara pemerintah pusat dan daerah mencakup adanya:
a.  Hubungan kewenangan, bahwa pusat memberikan sejumlah kewenangan kepada daerah baik sesuai dengan asas desentralisasi, dekosentralisasi ataupun tugas pembantuan.
b. Hubungan pembinaan dan pengawasan, agar implementasi kebijakan otonomi daerah daoat berlangsung sesuai dengan garis kebijakan nasional, diperlukan upaya pembinaan yang dilakukan pemerintah pusat kepada pemerintah daerag.
c.  Hubungan keunagan, agar penyelenggaraan pembanguan daerah dalam sisitem NKRI tidak menimbulkan kesenjangan, maka dibutuhkan perimbangan keuangan anatar pemerintah pusat dengan daerah.
d. Hubungan kerjasama dan penyelesaian perselisihan, dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah memungkinkan adanya kerja sama antar-daerah untuk membangun sinergitas dan model kerjasama yang saling menguntungkan.

2. Hubungan Antar-Daerah
          Pada prakteknya pemerintahan sangat dimingkinkan adanya hubungan antar daerah, baik antar provinsi, antara provinsi dengan kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota.
E.Organisasi Independen
Organisasi Independen dibeuntuk untuk melaksanakan tugas-tugas tertentu dalam rangka penyelenggaraan negar yang bersifat mandiri dan bebas dari campur tangan pemerintah atau pihak-pihak lainnya, kecuali pembentukan dan anggarannya.

Organisasi independen mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Keberadaannya ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Melaksanakan tugas-tugas tertentu secara mandiri.
3. Pembiyayan dari APBN.
4. Nomenklatur Organisasi independen dapat disebut komisi & nama lainnya yang sesuai.
5. Kedudukan:
-       Berada diluar organisasi pemerintahan
-       Bertanggung jawab kepada masyarakat
-       Tidak memihak kepada instansi tertentu dan tidak dapat di intervensi oleh siapapun.
6. Tugas:
-       Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap kebijakan dalam urusan pemerintahan tertentu
-       Melaksanakan tugas dalam bidang urusan pemerintahan tertentu.
7. Wewenang:
-       Mengajukan pertanyaan dan pernyataan pendapat
-       Melakuan pemeriksaan
-       Melakukan monitoring dan klaririfikasi
-       Memberikan rekomendasi pada instansi terkait
-       Memberikan nformasi kepada media masa.
8. Susunan Organisasi / keanggotaan:
-          Susunan keanggotaan terdiri dari: ketua dan wakil ketua, unsur organisasi dan sekretariat sebagai penunjang. Kesnggotaan beralas dari tokoh agama, tokoh masyarakat, anggota lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan perguruan tinggi. (http://vanvanlana.blogspot.co.id)

11/10/2017

Motivasi dan Semangat Dalam Organisasi

View Article
Mahasiswa adalah pemuda yang mempunyai peran besar dalam menentukan arah perbaikan bangsa ini. Sebagai manusia yang lebih tercerahkan (enlightenment people) dibandingkan kelompok masyarakat lainnya, mahasiswa seharusnya mempunyai kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi di sekelilingnya. Kepekaan dan kepedulian terhadap kondisi sekelilingnya ini harus berdasarkan suatu pemahaman atau pengetahuan yang nantinya dapat mendasari mahasiswa dalam bergerak. Mahasiswa sebagai elemen masyarakat yang mempunyai kekuatan untuk memperbaiki dan memperbarui kondisi masyarakat, bangsa, dan negara, haruslah mempunyai kapasitas diatas rata-rata mayoritas masyarakat kita. Mahasiswa harus mempunyai pemahaman keilmuaan yang holistik, artinya berpengatahuan luas.
Namun tidak cukup sebatas berpengetahuan luas saja, melainkan harus mempunyai kemampuan (skill), visi, karakter, jauh lebih maju dibandingkan kebanyakan masyarakat pada saat ini. Karena itu, mahasiswa harus sadar akan tanggung jawab dan konsekuensi moralnya ini, sehingga kaum intelektual ini harus berlomba-lomba untuk berprestasi: mempunyai pencapaian diatas rata-rata kebanyakan manusia dengan kelebihan masing-masing. Tumbuhnya semangat maju dan berprestasi, berdasarkan fakta dan banyak pengalaman, bermula dari organisasi mahasiswa. Organisasi mahasiswa menjadi bagian vital dalam dunia akademik kampus yang membantu perguruan tinggi mencetak intelektual muda unggul.

Organisasi merupakan suatu alat yang di gunakan sebagai wadah berpikir serta bekeja dalam pencapaian tujuan bersama yang sudah di sepakati. Didalam penerapan berorganisasi sering terjadi anomali anomali yang berakibat terhambatnya pencapaian tujuan yang di kehendaki oleh anggota yang merujuk kepada pedoman organiasi masing masing. Dengan keadaan yang terjadi perlu adanya formulasi kekinian dalam menjawab tantangan organisasi sehingga pencapaian organisasi sesuai dengan yang di harapkan.

Dewasa ini organisasi  cenderung jarang di minati oleh kalangan pemuda di indonesia dan lebih terkhusus lagi dalam kalangan mahasiswa. Suatu permasalah yang klasik yang mesti harus di selesaikan, Untuk menyelesaikan permaasalahan tersebut perlu adannya identifikasi/inventarisir isu (tabulasi isu) permasalahan yang melandasi timbulnya permasalahan tersebut sehingga kita mampu merumuskan formulasi yang tepat yang menjadi landasan pencapaian tujuan organisasi. Sudah bisa dikatakan hal apa yang melatar belakangi permasalahan yang timbul di sebabkan karena Motivasi dan semangat di dalam berorganisasi masih kurang tertanam di dalam kalangan mahasiswa.  Di dalam teks ini sedikit akan  di jabarkan mengenai Motivasi dan semangat Berorganisasi Untuk sedikit memahami Motivasi dan Semangat dalam  berorganisasi.

Untuk mencoba menjabarkan Motivasi serta semangat Berorganisasi maka  timbul suatu pertanyaan sepele dan mesti serta harus setiap orang terkhusus mahasiswa untuk menjawab pertanyaan tersebut, pertanyaan yang kira kira berbunyi seperti ini:

Adakah seseorang luput dari kehidupan organisasi?

Motivasi Dan semangat dalam berorganisasi

Motivasi Dan semangat dalam Berorganisasi

Motivasi adalah proses yang menjelaskan intensitas, arah, dan ketekunan seorang individu untuk mencapai tujuannya. Tiga elemen utama dalam definisi ini diantaranya adalah intensitas, arah, dan ketekunan.

Berdasarkan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, teori X dan Y Douglas McGregor maupun teori motivasi kontemporer, arti motivasi adalah alasan yang mendasari sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seorang individu. Seseorang dikatakan memiliki motivasi tinggi dapat diartikan orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat untuk mencapai apa yang diinginkannya dengan mengerjakan pekerjaannya yang sekarang.

Semangat  adalah sebuah kondisi psikologis kejiwaan yang dapat berperan sebagai motor penggerak dalam melakukan suatu aktifitas. Tanpa adanya semangat atau dorongan atas sebuah keinginan hanya akan tinggal keinginan tanpa akan menjadi kenyataan. Motoivasi merupakan ruh sebuah aktifitas.
Motivasi dan semagat organisasi merupakan suatu dorongan kejiwan yang bertujuan dalam pencapaian tujuan yang di harapkan.

Ketika Motivasi dan semangat dikaitkan dalam Konteks organisasi maka definisi akan motivasi dan semangat secara individu akan mengarah sebagai suatu potensi yang  terlahir dari dalam diri individu untuk mengarah kedalam konteks berorganisasi. Motivasi dan semagat organisasi merupakan suatu dorongan kejiwan yang bertujuan dalam pencapaian tujuan yang di harapkan.

Tujuan motivasi dan semangat organisasi

Tujuan dari motivasi organisasi agar mampu mendorong individu memiliki semangat dalam berorganisasi, karena perlu kita sadari bahwa manusia tidak pernah luput dari kehidupan baik berorganisasi dalam skala kecil maupun sekala yang lebih besar, baik organisasi sekolah, kampus, ekternal kampus, LSM, OKP, Organisasi Nasional bahkan dunia.

Langkah langka motivasi dan semangat

Ada beberapa cara yang dapat kita pakai untuk menumbuhkan motivasi diri yang kuat pada diri kita, antara lain :
1. Mempunyai cita-cita/keinginan terhadap sesuatu
2. Ada target yang ingin di capai
3. Membuka komiunikasi dan interaksi yang luas.

Kepercayaan pada diri sendiri harus kita bangun sebagai bagian dari pencitraan diri yang harus kita miliki. Sudah tentu kepercayaan pada diri sendiri harus ditempatkan secara proporsional, sehingga justru tidak berdampak negatif. Percaya diri yang terlalu berlebihan akan melahirkan kesombongan yang pada akhirnya akan berdampak kontraproduktif.

Untuk mencapai kepercayaan pada diri sendiri yang produktif, diperlukan kondisi-kondisi tertentu sebagai prasyarat dasar, yaitu :
1.   Memiliki tingkat pengatahuan yang cukup tinggi dan dapat diandalkan.
2.   Melihat kelebihan sebagai anugrah dan Kekurangan sebagai kenyataan.
3.   Memiliki mentalitas yang kuat dan tidak gampang menyerah.
4.   Memahami bahwa pada hakekatnya semua manusia mempunyai derajat, hak dan kewajiban yang sama.

Oleh    : Asuan Toni