6/27/2009

DIVIDEN


Rasio Pembayaran Sasaran (Target Payout Ratio)
Yang dinyatakan sebagai persentase dari laba bersih yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai. Hal ini didasarkan pada preferensi Investor untuk memilih antara dividen atau keuntungan modal, apakah investor lebih menyukai :
  1. Laba dibagikan sebagai dividen tunai atau,
  2. Membiarkan perusahaan melakukan pembelian kembali atau menanamkan kembali dalam bisnis dengan harapan mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang.
Hal ini diperhitungkan :

Po = D1/Ks-g


Kebijakan Dividen Optimal
adalah kebijakan dividen yang mencapai suatu keseimbangan antara dividen saat ini dan pertumbuhan di masa yang akan datang and memaksimalkan harga saham perusahaan.
Dalam bagian ini kita lihat 3 teori tentang preferensi investor :
  1. Teori Irelevansi dividen, Merton M dan Franco Modiglian berpendapat bahwa nilai perusahaan hanya ditentukan oleh kemampuan dasar untuk menghasilkan laba dan resiko bisnisnya. Dengan kata lain bahwa nilai dari sebuah perusahaan akan tergantung hanya pada laba yang diproduksi oleh aktiva-aktivanya, bukan pada bagian laba tersebut akan dibagi menjadi dividend an saldo laba ditahan.
  2. Teori �burung di tangan� (birt in the hand theory), merupakan teori yang menyatakan bahwa nilai sebuah perusahaan akan dapat dimaksimalkan dengan menetapkan rasio pembayaran dividen yang tinggi.
  3. Teori preferensi pajak, apabila dipandang dari sudut pandang pajak, para investor umumnya akan menyukai pembayaran dividen yang rendah ketimbang menerima pembayaran yang tinggi, hal ini dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu :
  • Keuntungan modal jangka panjang dikenakan tarif pajak 20 %, sedangkan laba dividen dikenakan tarif efektif yang dapat mencapai angka maksimal 38,6%. Para investor yang menerima sebagian besar dividen memilih menahan atau menanamkan kembali labanya dalam bisnis, sehingga pertumbuhan laba mungkin akan mengarah pada kenaikan harga saham, dan akibatnya keuntungan modal dengan pajak rendah akan menggantikan dividen yang pajaknya tinggi.
  • Pajak atas keuntungan tidak akan dibayarkan sampai saham tersebut dijual. Seorang ahli waris tidak dikenakan pajak atas keuntungan modal
Karena keunggulan tersebut para investor umumnya menyukai perusahaan menahan sebagian besar laba mereka.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen
  1. Posisi Likuiditas Perusahaan, karena dividen merupakan �cash outflow� maka makin kuatnya posisi likuiditas perusahaan, berarti makin besar kemampuan untuk membayar dividen.Dengan sendirinya likuiditas perusahaan ditentukan oleh keputusan-keputusan dibidang investasi dan cara pemenuhan kebutuhan dananya. Maka dapat dikatakan bahwa makin kuat posisi likuiditas perusahaan terhadap prospek kebutuhan dana di masa depan, makin tinggi �dividen payout ratio�nya.
  2. Kebutuhan Dana Untuk Membayar Utang, apabila perusahaan menetapkan bahwa pelunasan utangnya akan diambil dari laba ditahan. Berarti perusahaan memperkecil pembayaran dividen.dengan kata lain perusahaan menetapkan dividen payout ratio yang rendah.
  3. Tingkat Pertumbuhan Perusahaan, makin cepat pertumbuhan perusahaan berarti makin tinggi pula dana untuk membiayai pertumbuhan perusahaan tersebut. Pada situasi ini biasanya perusahaan lebih suka menahan earning�nya daripada dibayarkan sebagai dividen, hal ini berarti makin rendah �dividen payout ratio� nya. Apabila perusahaan telah dapat memenuhi kebutuhannya dari sumber dana pasar modal atau yang lainnya maka perusahaan dapat menetapkan �dividend payout ratio yang tinggi�.
  4. Pengawasan Terhadap Perusahaan, mempercayakan pada pembelanjaan intern dalam rangka usaha mempertahankan kontrol terhadap perusahaan, hal ini berarti mengurangi �dividend payout ratio� nya.

Macam-macam Kebijakan Dividen
  1. Kebijakan dividen Stabil
  2. Kebijakan dividen dengan penetapan jumlah dividen minimal plus jumlah ekstra tertentu
  3. Kebijakan dividen dengan penetapan dividen payout ratio yang konstan
  4. Kebijakan dividen fleksibel

Model Dividen Residu
Model dimana dividen yang dibayarkan akan ditentukan sama dengan laba bersih dikurangi jumlah saldo aba ditahan yang dibutuhkan untuk mendanai anggaran modal perusahaan yang optimal.
Menurut model ini perusahaan akan mengikuti 4 langkah dalam menentukan sasaran rasio pembayarannya yaitu:
  1. Menentukan anggaran modal yang optimal
  2. Menentukan jumlah ekuitas yang dibutuhkan untuk memenuhi anggaran tersebut
  3. Laba ditahan digunakan unyuk memenuhi kebutuhan ekuitas
  4. Dividen dibayarkan jika laba yang tersedia lebih banyak daripada yang dibutuhkan untuk mendukung anggaran modal yang optimal.
Jika perusahaan menikuti kebijakan dividen residu maka dinyatakan sbb :

Dividen = Laba bersih - saldo laba ditahan untuk mendanai investasi � investasi baru
= Laba bersih � [(Rasio ekuitas sasaran) (total anggaran modal)]

Jika perusahaan mengikuti model residu maka hendaknya :
  1. Mengestimasikan laba dan peluang investasi perusahaan, secara rata-rata, untuk periode sekitar lima tahun ke depan
  2. Menggunakan ramalan informasi untuk menghitung rasio pembayaran model residu dan jumlah dolar dividen selama periode perencanaan
  3. Menentukan suatu rasio pembayaran sasaran berdasarkan data yang telah diproyeksikan

Prosedur pembayaran
  1. Tanggal Deklarasi, tanggal dimana para direksi perusahaan mengeluarkan sebuah pernyataan yang mengumumkan pembayaran dividen.
  2. Tanggal Pemegang Saham Tercatat, jika daftar yang dimiliki perusahaan menyatakan pemegang saham sebagai seorang pemilik pada tanggal hari ini. Maka pemegang saham tersebut akan menerima dividen.
  3. Tanggal Eks Dividen, tanggal dimana hak atas dividen saat ini tidak lagi menyertai sebuah saham, biasanya 2 hari kerja sebelum tanggal pemegang saham tercatat.
  4. Tanggal Pembayaran, tanggal dimana sebuah perusahaan benar-benar mengirimkan cek pembayaran dividennya.

Faktor yang Mempengaruhi Kebijakan Dividen
a. Batasan
  • Pembatasan saham preferen
  • Aturan penurunan nilai modal
  • Ketersediaan kas
  • Sanksi pajak atas akumulasi laba secara tidak benar
b. Peluang Investasi
  • Jumlah peluang investasi yang menguntungkan
  • Kemungkinan untuk mempercepat atau menunda proyek
c. Sumber Modal Alternatif
  • Biaya penjualan saham baru
  • Kemampuan untuk menggantikan utang dengan ekuitas
  • Pengendalian
d. Pengaruh Kebijakan Dividen pada Ks
  • Keinginan Para Pemegang saham akan laba saat ini vs laba masa depan
  • Penerimaan setiap resiko dividen vs keuntungan modal
  • Keunggulan pajak dari keuntungan modal atas dividen
  • Kandungan informasi dari dividen (pensinyalan)

Dividen dan Pemecahan Saham
Pemecahan saham
Tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan untuk meningkatkan jumlah lembar saham beredar.
Deviden Saham
Deviden yang dibayarkan dalam bentuk penambahan saham dan bukan uang tunai

Pengaruh Pada harga Saham
  • Harga saham akan naik
  • Kenaikan harga saham perusahaan akibat sinyal-sinyal prospek laba dan dividen
  • Harga saham akan jatuh jika tidak diumumkan adanya kenaikan laba dan dividen

Pembelian SahamKembali (Stock Repurchases)
Alternatif dari pembayaran dividen kas, perusahaan dapat melakukan pembelian saham kembali. Pembelian saham perusahaan yang beredar tersebut bisa dilakukan melalui pasar sekunder Bursa Efek. Saham yang dibeli tersebut masuk dalam rekening treasury stock. Secara teoritis, nilai perusahaan sebelum dan sesudah pembelian saham kembali akan sama.

Keuntungan Pembelian Saham Kembali
  1. Pembelian saham kembali bisa menghemat pajak.
  2. Pengumuman pembelian kembali bisa dianggap sebagai signal positif oleh investor, kerana pembelian saham kembali seringkali didorong oleh motivasi manajer yang mengganggap bahwa harga saham undervalued (lebih rendah dari yang seharusnya).
  3. Pembayaran dividen biasanya dilakukan dengan pola stabil.
  4. Pemegang saham mempunyai pilihan dengan pembelian saham kembali. Apabila membutuhkan kas, mereka bisa menjual saham yang mereka peroleh. Sebaliknya, jika tidak membutuhkan kas, atau menghindari pajak, mereka bisa menginvestasikan kembali kedalam saham perusahaan.
  5. Dalam beberapa situasi tertentu, pembelian saham kembali dilakukan secara selektif

Kerugian Pembelian Saham Kembali
  1. Pemegang saham bisa mempunyai preferensi yang berbeda antara dividen kas dan pembelian saham kembali (keuntungan diperoleh dari capital gain). Dividen kas cenderung lebih bisa �diandalkan� karena memberi pendapatan yang jelas (kas yang diterima), dan relatif stabil.
  2. Perusahaan barangkali membayar harga pembelian kembali terlalu tinggi, sehingga merugikan pemegang saham saat ini (yang tetap memegang saham).
  3. Pemegang saham yang menjual sahamnya barangkali tidak mengetahui persis implikasi dan efek dari program pembelian saham kembali. Apabila ternyata merasa dirugikan, mereka dapat menuntut perusahaan.
Dividen Saham dan Stock Split
Penyesuaian Akuntansi Dividen Saham dan Stock Split (Pemecahan Saham)
Konsekuensi dari dividen saham dan stock split adalah bertambahnya jumlah saham yang beredar. Tetapi, karena tidak ada nilai tambah (secara ekonomis), maka harga saham per-lembar menjadi lebih kecil. Total efek dari dividen saham dan stock split tidak ada, dengan kata lain, nilai total perusahaan (saham) akan sama.

Alasan Dilakukannya Dividen Saham dan Stock
  1. Perusahaan ingin menahan kas, tetapi juga ingin membayar dividen. Resolusinya adalah dengan membayar stock dividen atau stock splits.
  2. Perusahaan ingin memperoleh trading range yang dianggap ideal.
  3. Perusahaan ingin memberi signal ke pasar. Penemuan empiris menunjukkan bahwa harga akan bereaksi positif pada saat stock split diumumkan.

Reverse Split
Reverse split merupakan kebalikan dari stock spit (pemecahan saham). Dalam reverse split, beberapa lembar saham disatukan menjadi satu saham.

Dalam dunia nyata, reverse split dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, saham yang nilainya terlalu kecil sering dianggap sebagai saham yang tidak baik atau tidak �terhormat�. Investor menganggap perusahaan tersebut mempunyai prospek yang kurang baik, dan cenderung menilai rendah (underestimate). Untuk itu harga sahamdinaikkan agar mendekati range yang ideal. Kedua, jika harga saham meningkat, biaya transaksi diharapkan menjadi semakin kecil (kebalikan dari penemuan empiris efek stock split). Biaya transaksi yang lebih kecil diharapkan mendorong likuiditas saham.

Share:

LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK

Laporan keuangan sector public merupakan representasi posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas sector public. Tujuan umum pelaporan keuangan adalah untk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja, dan arus kas dari suatu entitas yang berguna bagi sejmlah besar pemakai (wide range users) dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya yang dibutuhkan oleh suatu entitas dalam aktivitasnya untuk mencapai tujuan.

Secara spesifik, tjuan khusus pelaporan keuangan sector public adalah menyediakan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan, dan menunjukkan akuntabilitas entitas atas sumber daya yang dipercayakan, dengan cara :
  1. Menyediakan informasi mengenai sumber-sumber alokasi, dan penggunaan sumber daya keuangan atau financial.
  2. Menyediakan informasi mengenai bagaimana entitas mandanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya
  3. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas dalam pendanaan aktivitasnya dan memenuhi kewajiban serta komitmennya
  4. Menyediakan informasi mengenai kondisi financial suatu entitas dan perubahan didalamnya
  5. Menyediakan informasi agregat yang berguna untuk mengevaluasi kinerja entitas dalam hal bidang jasa, efisiensi, dan pencapaian tujuan.

KOMPONEN KOMPONEN LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Komponen laporan keuangan sector public yang lengkap meliputi :
  1. Laporan posisi keuangan
  2. Laporan kinerja keuangan
  3. Laporan perubahan aktiva/ekuitas netto
  4. Laporan arus kas
  5. Kebijakan akuntansi dan catatan atas laporan keuangan
Komponen laporan keuangan diatas dijadikan sebagai pedoman dalam pembuatan laporan keuangan sector public

A. Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
Laporan posisi keuangan, atau disebut juga dengan neraca ataupun laporan aktiva dan kewajiban adalah laporan keuangan yang menyajikan posisi aktiva, hutang dan modal pemilik pada satu saat tertentu. Sevara minimum, laporan posisi keuangan harus memasukkan pos-pos yang menyajikan jumlah berikut :
  1. Properti, pabrik dan peralatan
  2. Aktiva-aktiva tak berwujud
  3. Aktiva-aktiva financial
  4. Investasi yang diperlukan dengan metode ekuitas
  5. Persediaan
  6. Pemulihan transaksi non pertukaran, termasuk pajak dan transfer
  7. Piutang dari transaksi pertukaran
  8. Kas dan setara kas
  9. Hutrang pajak dan transfer
  10. Hutang karana transaksi pertukaran
  11. Cadangan (provision)
  12. Kewajiban tidak lancer
  13. Pertisipasi minoritas, dan
  14. Aktiva/ekuitas neto

B. Laporan Kinerja Keuangan (Laporan Surplus/Devisit)
Laporan kinerja keuangan atau disebut dengan laporan pendapatan dan biaya, laporan rugi laba, laporan operasi, adalah laporan keuangan yang menyajikan pendapatan dan biaya selama satu periode tertentu.
Laporan kinerja keuangan minimal harus mencakup pos-pos lini berikut :
  1. Pendapatan dari aktivitas operasi
  2. Surplus atau devisit dari aktivitas operasi
  3. Biaya keuangan (biaya pinjaman)
  4. Surplus atau devisit neto saham asosiasi dan joint venture yang menggunakan metode ekuitas
  5. Surplus atau devisit dari aktivitas biasa
  6. Pos-pos luar biasa
  7. Saham partisipasi minoritas dari surplus atau devisit neto, dan
  8. Surplus atau devisit neto untuk suatu periode.

C. Laporan Perubahan Dalam Aktiva/Ekuitas Neto
Laporan perubahan aktiva/ekuitas neto dari suatu entitas daiantara dua tanggal pelaporan menggambarakan peningkatan atau penurunan kekayaan, bedasarkan prinsip pengukuran tertentu yang diadopsi dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Perubahan keseluruhan dalam aktiva atau ekuitas neto menyajikan total surplus/devisit neto untuk suatu periode, pendapatan dan biaya lainnya yang diakui secara langsung sebagai perubahan dalam aktiva/ekuitas neto dan setiap kontribusi oleh, dan kontribusi kepada pemilik dalam kapasitasnya sebagai pemilik.
Laporan perubahan dalam aktiva/ekuitas neto ini paling tidak meliputi :
  1. Kontribusi oleh pemilik dan distribusi kepada pemili dalam kapasitanya sebagai pemilik
  2. Saldo untuk surplus dan devisit akumulasian pada awal periode dan pada tanggal pelaporan dan pergerakan selama periode
  3. Pengungkapan komponen aktiva/ekuitas neto secara terpisah, dan rekonsiliasi antara nilai tercatat dari setiap komponen aktova atau ekuitas neto pada awal dan akhir periode yang mengungkapkan setiap perubahan.
D. Laporan Arus Kas
Laporan arus kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran dari kas selama satu periode tertentu. Penerimaan dan pengeluaran kas diklasifikasikan menurut kegiatan operasi, kegiatan pendanaan, dan kegiatan investasi. Informasi arus kas bermanfaat bagi pemakai laporan keuangan karena menyediakan dasar taksiran kemampuan entitas untuk menghasilkan kas dan setara kas, dan kebutuhan entitas untuk menggunakan arus kas tersebut.

E. Kebijakan Akuntansi dan Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan laporan keuangan dari entitas harus:
  1. Menyediakan informasi mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, dan kebijakan akuntansi spesifik yang dipilih serta menetapkan terhadap transaksi-transaksi dan peristiwa-peristiwa penting lainnya
  2. Mengungkapkan informasi yang diwajibkan oleh standar akuntansi keuangan sector public, yang tidak disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, dan laporan perubahan aktiva/ekuitas neto, dan:
  3. Menyediakan informasi yang tidak disajikan pada laporan keuangan, namun persyaratan penyajian wajar tetap ditetapkan.

Kebiajakan akuntansi yang dapat dipertimbangkan oleh suatu entitas untuk disajikan meliputi, namun tidak terbatas pada hal-hal sebagai berikut:
  1. Pengakuan pendapatan
  2. Prinsip-prinsip konsolidasi, termasuk entitas pengendalian
  3. Investasi-investasi
  4. Pengakuan depresiasi/amortisasi aktiva berwujud dan tak berwujud
  5. Kapitalisasi biaya dan pengeluaran lain
  6. Persediaan yang dimiliki untuk dijual
  7. Aktiva bersyarat lain
  8. Kontrak-kontrak kontruksi
  9. Investasi property
  10. Instrument financial dan investasi
  11. Sewa guna usaha/lease
  12. Biaya penelitian dan pengembangan
  13. Persediaan untuk dikonsumsi
  14. Penyisihan
  15. Biaya manfaat pensun
  16. Penjabaran mata uang asing dan lindung nilai (hedging)
  17. Devinisi segmen-segmen dan dasar alokasi biaya antar segmen
  18. Akuntansi inflasi
  19. Hibah pemerintah.

ANALISIS LAPORAN KEUANGAN SEKTOR PUBLIK
Analisis laporan keuangan dapat ditinjau dari ragam pelaporan yang ada, yaitu:
  • Laporan kinerja keuangan (Neraca)
  • Likuiditas pemerintah
  • Komposisi investasi
  • Kekayaan pemerintah
  • Komposisi kewajiban
  • Ravaluasi cadangan
  • Komposisi hutang pension
  • Laporan kinerja keuangan (surplus/devisit)
  • Efektifitas penarikan pajak
  • Tingkat pelanggaran peraturan keuangan
  • Komposisi pendapatan
  • Komposisi pengeluaran
  • Beban bunga pinjaman
  • Rugi surplus translasi keuangan
  • Laporan arus kas
  • Komposisi arus kas
  • Tingkat panarikan pajak baik indivisual, organisasi maupun produk
  • Komposisi pajak tidak langsung
  • Komposisi likuiditas pendapatan lain-lain
  • Komposisi pengeluaran kas
  • Komposisi pengeluaran investasi
  • Komposisi pencairan investasi
  • Komposisi likuiditas pertukaran mata uang

Selain menganalisis laporan keuangan, pengukuran kinerja perekonomian dapat dilakukan melalui beberapa indicator, yaitu:
I. Indikator pertumbuhan ekonomi
  1. Pendapatan nasional bruto per kapita
  2. Tingkat konsumsi per kapita
  3. Volume ekspor
  4. Harga-harga (tingkat inflasi
II. Indikator Structural
  1. Persentase tabungan domestic bruto terhadap pendapatan nasional bruto
  2. Persentase domestic bruto terhadap PNB
  3. Persentase barang-barang primer terhadap total ekspor
  4. Konsumsi energy per kapita
III. Indikator social
  1. Tingkat kematian
  2. Tingkat kematian bayi
  3. Konsumsi kalori per kapita
  4. Tingkat pendidikan dasar
  5. Tingkat pendidikan menengah



Share:

6/25/2009

CAPITAL BUDGETING

Merupakan keseluruhan proses perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai pengeluaran dana dimana jangka waktu kembalinya dana tersebut melebihi waktu satu tahun. Batas jangka waktu satu tahun tidak mutlak. Termasuk golongan pengeluaran dan ini adalah pengeluaran dana untuk pembelian aktiva tetap (plant investment), yaitu tanah, bangunan-banguna, mesin-mesin dan peralatan-peralatan lainnya. Demikian pula pengeluaran dana untuk proyek advertensi jangka panjang, penelitian dan pengembangan termasuk juga dalam golongan �capital budgeting expenditures�

Langkah-langkah Capital Budgeting
  1. Biaya proyek harus ditentukan
  2. Manajemen harus memperkirakan aliran kas yg diharapkan dari proyek, termasuk nilai akhir aktiva
  3. Risiko dari aliran kas proyek harus diestimasi. (memakai distribusi probabilitas aliran kas)
  4. Dengan mengetahui risiko dari proyek, manajemen harus menentukan biaya modal (cost of capital) yg tepat untuk mendiskon aliran kas proyek
  5. Dengan menggunakan nilai waktu uang, aliran kas masuk yang diharapkan digunakan untuk memperkirakan nilai aktiva.
  6. Terakhir, nilai sekarang dari aliran kas yg diharapkan dibandingkan dengan biayanya.

Perbedaan NPV dan IRR
Metode Net Present Value (NPV)
Adalah proceeds atau cash flows yang didiskontokan atas dasar biaya modal (cost of capital) atau rate of return. Yang diinginkan.Dalam metode ini pertama-tama dihitung adalah nilai sekarang (present value) Dari proceeds yang diharapkan atas dasar �discount rate� tertentu. Kemudian jumlah �present value� (PV) dari keseluruhan proceeds selama usianya dikurangi dengan PV dari jumlah investasinya (initial investment). Selisih antra PV dari pengeluaran modal (capital outlay atau initial investment) dinamakan nilai sekarang netto. (Net Present Value)

Metode Internal Rate of Return (Yield Method)
Adalah tingkat bunga yang kan menjadikan jumlah nilai sekarang dari proceeds yang diharapkan akan diterima (PV of future prodeeds) sama dengan jumlah nilai sekarang dari pengeluaran modal (PV of capital outlays) Pada dasarnya �internal rate of return� harus dicari dengan cara �Trial and error� dengan serba coba-coba.

Pertama-tama menghitung PV dari proceeds dari suatu investasi dengan menggunakan tingkat bunga yang dipilih menurut sekehendak kita. Kemudian hasil perhitungan itu dibandingkan dengan PV dari outlaynya. Kalau PV dari proceeds lebih besar dari pada PV dari investasi atau outlaynya, kita harus menggunakan tingkat bunga yang lebih tinggi lagi.
Metode ini untuk membuat peringkat usulan investasi dengan menggunakan tingkat pengembalian atas investasi yang dihitung dengan mencari tingkat diskonto yang menyamakan nilai sekarang dari arus kas masuk proyek yang diharapkan terhadap nilai sekarang biaya proyek atau sama dengan tingkat diskonto yang membuat NPV sama dengan nol. Dengan rumus umum sebagai berikut :

Ao = A1/(1+IRR)1 + A2/(1+IRR)2 + �.. + An/(1+IRR)n

Apabila Ao adalah investasi pada periode 0 dan A1 sampai An adalah aliran bersih dari periode 1 sampai n, maka metode IRR semata mata mencari discount factor yang menyamakan A0 dengan A1 sampai An Penerimaan atau penolakan usulan investasi ini adalah dengan membandingkan IRR dengan tingkat bunga yang disyaratkan (required rate of return). Apabila IRR lebih besar dari pada tingkat bunga yang disyaratkan maka proyek tersebut diterima, apabila lebih kecil diterima. Kelemahan secara mendasar menurut teori memang hamper tidak ada, namun dalam praktek penghitungan untuk menentukan IRR tersebut masih memerlukan penghitungan NPV

Perbandingan NPV dan IRR
Apabila terdapat satu proyek yang independen maka NPV dan IRR akan selalu memberikan rekomendasi yang sama untuk menerima atau menolak usulan proyek tersebut, namun apabila ada proyek2 yang mutually exclusive, NPV dan IRR tidak selalu memberikan rekomendasi yang sama. Hal ni disebabkan oleh dua kondisi:
  1. Ukuran proyek berbeda, salah satu lebih besar daripada yang lain
  2. Perbedaan waktu. Waktu dari aliran kas dari dua proyek berbeda. Satu proyek aliran kasnya terjadi pada tahun-tahun awal sementara proyek yang lain aliran kasnya terjadi pada tahun-tahun akhir
Intinya adalah untuk proyek-proyek yang mutually exclusive, maka pilihan yang tepat yaitu proyek dengan NPV tertinggi.

Share:

MERGER


DASAR PEMIKIRAN DIBALIK MERGER


Sinergi
Motivasi utama di balik kebanyakan merger adalah untuk meningkatkan nilai dari perusahaan gabungan. Jika perusahaan A dan B bergabung untuk membentuk perusahaan C, dan jika nilai C melebihi nilai dari A dan dan B jika dilihat secara terpisah, maka sinergi tersebut dapat dikatakan telah terjadi.

Pertimbangan Pajak
Pertimbangan pajak telah mendorong pula terjadinya sejumlah merger. Sebagai contoh, perusahaan yang menguntungkan dan berada di rentang pajak tertinggi dapat mengakuisisi sebuah perusahaan yang memiliki akumulasi kerugian pajak dalam jumlah besar. Kerugian secara pajak ini selanjutnya dapat langsung diubah menjadi penghematan pajak daripada dibawa ke tahun berikutnya dan digunakan di maa mendatang. Jika perusahaan mengalami kekurangan peluang investasi internal jika dibandingkan dengan arus kas bebas yang tersedia, maka perusahaan dapat (membayarkan dividen tambahan, (2) berinvestasi pada sekuritas, (3) membeli kembali sahamnya, atau (4) membeli perusahaan lain.

Pembelian Aktiva di Bawah Biaya Penggantinya
Terkadang perusahaan akan dipandang sebagai kandidat akuisisi karena biaya penggantian aktivanya jauh lebih tinggi daripada nilai pasarnya. Sebagai contoh, di awal tahun 1980-an, perusahaan minyak dapat membeli cadangan dengan harga lebih murah melalui pembelian perusahaan minyak lainnya daripada melakukan pengeboran eksplorasi.

Diversifikasi
Para manajer sering kali menyebutkan diversifikasi sebagai salah satu alasan dari merger. Mereka berpendapat bahwa diversifikasi akan membantu menstabilisasi keuntungan perusahaan dan akibatnya memberikan keuntungan bagi para pemiliknya. Stabilisasi keuntungan sudah pasti merupakan hal yang menguntungkan bagi para karyawan, pemasok dan pelanggan, namun dari sudut pandang pemegang saham, stabilisasi merupakan nilai yang kurang pasti.

Insentif Pribadi Manajer
Ekonom keuangan suka berpendapat bahwa keputusan bisnis hanya didasarkan atas pertimbangan ekonomi saja, khususnya dalam hal memaksimalkan nilai sebuah perusahaan. Namun, banyak keputusan bisnis sebetulnya lebih didasarkan pada motivasi pribadi manajer daripada pada analisis ekonomi.
Petimbangan pribadi akan dapat menghalangi sekaligus juga dapat memotivasi merger. Setelah sebagian besar pengambilalihan, sebagian manajer dari perusahaan yang diakusisi kehilangan pekerjaan mereka, atau paling tidak otonomi yang mereka miliki. Karenanya, para manajer yang memiliki kurang dari 51% saham perusahaan mereka mencoba mencarai cara yang akan memperkecil peluang erjadinya pengambilalihan. Merger defensif seperti itu sangat sukar untuk dipertahankan berdasarkan alasan ekonomi.

Nilai Residu
Perusahaan dapat dinilai dari nilai bukunya, nilai ekonominya, maupun nilai penggantinya. Baru-baru ini, para spesialis pengambilalihan perusahaan telah mulai mengakui nilain residu sebagai salah satu basis lain untuk melakukan valuasi.

JENIS MERGER
Terdapat empat jenis merger:
  1. Merger horisontal, terjadi ketika sebuah perusahaan bergabung dengan perusahaan lain di dalam lini bisnis yang sama.
  2. Merger vertikal, berupa akuisisi sebuah perusahaan dengan salah satu pemasok atau pelanggannya.
  3. Merger kongenerik akan melibatkan perusahaan-perusahaan yang saling berhubungan tetapi bukan merupakan produsen dari sebuah produk yang sama atau perusahaan yang memiliki hubungan pemasok-produsen.
  4. Merger konglomerat, terjadi ketika perusahaan-perusahaan yang tidak saling berhubungan bergabung.
TINGKAT AKTIVITAS MERGER
Lima �gelombang merger� besar telah terjadi di Amerika Serikat. Gelombang pertama terjadi di akhir tahun 1800-an, ketika terjadi konsolidasi dalam industri minyak, baja, tembakau, dan industri dasar lainnya. Gelombang kedua terjadi pada tahun 1920-an, ketika naiknya bursa saham membantu para promotor keuangan mengonsolidasi perusahaan-perusahaan di sejumlah industri, termasuk di antaranya fasilitas umum, komunikasi, dan kendaraan bermotor.
Gelombang ketiga terjadi pada 1960-an, ketika merger konglomerat terjadi dimana-mana. Keempat terjadi pada 1980-an, ketika perusahaan-perusahaan LBO dan perusahaan lain mulai menggunakan obligasi sampah untuk mendanai berbagai jenis akuisisi. Gelombang kelima, yang berhubungan dengan aliansi strategis yang dirancang untuk memungkinkan perusahaan berkompetisi secara lebih baik di dalam perekonomian global, masih terus berlanjut hingga saat ini.

PENGAMBIL ALIHAN PAKSA VS PENGAMBIL ALIHAN BERSAHABAT
Menurut konvensi yang ada, kita menyebut perusahaan yang ingin mengakuisisi perusahaan lain sebagai perusahaan pengakusisi dan perusahaan yang ingin diakuisisi sebagai perusahaan sasaran.
Setelah perusahaan pengakuisisi mengidentifikasi calon sasaran, maka perusahaan tersebut harus (1) menentukan harga atau rentang harga yang pantas, dan (2) untuk sementara menentukan persyaratan pembayaran�apakah perusahaan akan menawarkan uang tunai, saham biasa, obligasi, atau kombinasi antara keduanya? Jika tercapai suatu kesepakatan, maka kedua kelompok manajemen akan mengeluarkan pernyataan kepada masing-masing pemegang sahamnya yang menunjukkan bahwa mereka menyetujui merger, dan manajemen perusahaan sasaran akan memberikan rekomendasi kepada para pemegang sahamnya bahwa mereka telah menyetujui merger tersebut. Biasanya, para pemegang saham akan diminta untuk menwarkan saham mereka kepada sebuah lembaga keuangan yang telah ditunjuk, berikut surat kuasa yang telah ditandatangani yang memindahkan kepemilikan atas saham tersebut kepada perusahaan pengakuisisi. Cara ini disebut merger bersahabat.
Namun seringkali, manajmen perusahaan sasaran akan menolak merger. Mereka mungkin merasa bahwa harga yang ditawarkan terlalu rendah atau mungkin juga mereka berusaha mempertahankan pekerjaan mereka. Apapun kondisinya, penawaran perusahaan pengakuisisi bersifat paksa daripada bersahabat.

REGULASI MERGER
Sebelum pertengahan 1960-an, akuisisi secara bersahabat pada umumnya terjadi dalam bentuk merger melalui pertukaran saham sederhana, dan perebutan mandat adalah senjata utama yang digunakan dalam perang atas pengendalian secara paksa. Namun, pertengahan tahun 1960-an para penjarah perusahaan mulkai beroperasi dengan cara berbeda. Pertama, menjalani perebutan mandat akan membutuhkan waktu yang lama�para penjarah tersebut harus terlebih dahulu meminta daftar pemegang saham perusahaan sasaran, ditolak, dan kemudian berusaha mendapatkan surat perintah pengadilan yang memaksa menajemen menyerahkan daftar tersebut.
Kemudian para penjarah mulai berpikir bahwa jika kita membawa keputusan langsung kepada sasaran dengan cepat, sebelum manajemen sempat mengambil tindakan pencegahan, maka hal tersebut tentu akan meningkatkan peluang keberhasilan. Hal tersebut kemudian menyebabkan penjarah berpaling dari perebutan mandat ke pengajuan penawaran, yang memilki waktu respon jauh lebih singkat.
Hal ini tidak adil bagi perusahaan sasaran sehingga akhirnya Kongres mengeluarkan Undang-undang Williams (Williams Act) pada tahun 1968. Peraturan ini memiliki dua tujuan: (1) mengatur cara perusahaan pengakuisisi dapat menstrukturisasi pengajuan penawaran, dan (2) memaksa perusahaan pengakuisisi mengunkapkan lebih banyak informasi tentang penwaran yang diberikan.

ANALISIS MERGER
Secara teori, analisis merger sebenarnya cukup sederhana. Peusahaan pengakuisisi hanya perlu melakukan suatu analisis untuk menilai perusahaan sasaran dan kemudian menentukan apakah perusahaan sasaran dapat dibeli pada nilai tersebut, atau, yang lebih disukai lagi, lebih rendah dari estimasi nilai tersebut.

MENILAI PERUSAHAAN SASARAN
Dalam menilai perusahaan sasaran, terdapat beberapa metodologi yang dapat digunakan, namun, kita membatasi pembahasan ini hanya pada dua metodologi: (1) pendekatan arus kas terdiskonto, dan (2) metode perkalian pasar.
  • Analisis Arus Kas Terdiskonto
Pendekatan arus kas terdiskonto dalam menilai suatu bisnis akan melibatkan penerapan prosedur-prosedur penganggaran modal atau keseluruhan perusahaan daripada hanya satu proyek saja. Untuk menerapkan metode ini, ada dua hal yang penting dibutuhkan: (1) laporan proforma yang meramalkan peningkatan arus kas bebas sebagai akibat dari merger, dan (2) suatu tingkat diskonto, atau biaya modal, yang akan diterapkan pada proyeksi arus kas.
Laporan arus kas pro forma. Mendapatkan ramalan arus kas pascamerger yang akurat sejauh ini merupakan tugas penting dalam pendekatan DCF. Dalam suatu merger keuangan murni, dimana tidak diharapkan tejadi suatu sinergi, peningkatan arus kas pascamerger sebenarnya adalah ekspektasi arus kas dari perusahaan sasaran. Namun, dalam merger operasi, dimana operasi kedua perusahaan akan diintegerasikan, meramalkan arus kas di masa mendatang adalah suatu hal yang lebih sulit dilakukan.
Mengestimasikan tingkat diskonto. Jumlah total arus kas bersih adalah setelah bunga dan pajak, sehingga akan mencerminkan ekuitas. Karena itu, arus kas tersebut seharusnya didiskontokan oleh biaya ekuitas dan bukannya dari keseluruhan biaya modal. Lebih jauh, tingkat diskonto yang digunakan seharusnya mencerminkan tingkat risiko dari arus kas di dalam tabel.

  • Analisis Perkalian Pasar
Metode kedua dalam menilai perusahaan sasaran adalah analisis perkalian pasar (multiple market analysis) yaitu suatu metode penilaian sebuah perusahaan sasaran yang menerapkan perkalian yang ditentukan oleh pasar pada laba bersih, laba per lembar saham, penjualan, nilai buku, dan seterusnya.

Menentukan Harga Penawaran
Metode dengan menentukan harga penawaran adalah dengan melihat jumlah tertinggi yang dapat dibayarkan, yang mencerminkan keuntungan sinergis yang diharapkan dari merger, berikut beberapa hal yang perlu dicatat :
  1. Jika terdapat keuntungan sinergis, penawaran maksimum yang diberikan akan sama dengan nilai perusahaan saat ini.
  2. Semakin besar keuntungan sinergis, maka semakin besar kemungkinan merger tersebut dilaksanakan.
  3. Masalah mengenai membagi keuntungan sinergis juga merupakan hal yang sangat penting, kedua belah pihak menginginkan mendapat jumlah sebesar mungkin.
  4. Harga aktual akan tergantung beberapa faktor, termasuk apakah perusahaan menawarkan untuk membayar dalam bentuk tunai atau sekuritas, keahlian negosiasi diantara kedua tim manajemen dan yang paling penting, posisi penawaran kedua belah pihak yang ditentukan oleh kondisi ekonomi mendasar dari masing-masing perusahaan
  5. Perusahaan akan ingin merahasiakan penawaran maksimumnya dan perusahaan merencanakan strategi penawaran secara hati-hati dan konsisten dengan situasi. Perusahaan dapat memberikan penawaran antisipasi yang tinggi dengan harapan dapat menakut-nakuti penawaran saingan atau penolakan manajemen.
Pengendalian Pasca Merger
Situsai pengendalian merupakan hal yang vital dalam suatu analisis merger. Pertama pertimbangkanlah sebuah situasi dimana sebuah perusahaan kecil dikelola oleh pemiliknya dijual kepada suatu kepentingan yang lebih besar.

Share:

6/24/2009

Manajemen dan Penilaian Kinerja

Seperti yang telah kita ketahui bahwa hampir seluruh perusahaan melakukan penilaian kinerja yang berarti mengevaluasi kinerja karyawan saat ini dan atau di masa lalu relatif terhadap standar kinerjanya.
Ada beberapa alasan untuk menilai kinerja bawahan:
  • Penilaian harus memainkan peran yang terintegrasi dalam proses manajemen kinerja pengusaha
  • Penilaian memungkinkan atasan dan bawahan menyusun rencana untuk mengoreksi kekurangan yang ditemukan dalam penilaian
  • Penilaian harus melayani tujuan perencanaan dengan meninjau rencana karyawan serta memperhatikan kekuatan dan kelemahannya secara spesifik.
Untuk melakukan penilaian dibutuhkan keahlian khusus dari seorang penyelia yang harus terbiasa dengan teknik dasar penilaian, memahami dan menghindari masalah � masalah yang dapat mengacaukan penilaian, serta dapat melaksanakannya dengan adil.
Proses penilaian kinerja yang dilakukan penyelia terdiri dari tiga tahap :
  1. Mendefinisikan pekerjan
  2. Menilai kinerja
  3. Memberikan umpan balik

Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan penilaian antara lain :
  1. Metode Skala Peringkat Grafis yaitu Skala yang menuliskan sejumlah ciri dan jangkauan nilai kinerja untuk setiap ciri. Karyawan kemudian dinilai dengan mengidentifikasi nilai yang paling sesuai dengan tingkatan kinerjanya untuk setiap ciri.
  2. Metode Peringkat Alternasi yaitu memberikan peringkat kepada karyawan dari yang terbaik sampai yang terburuk berdasarkan ciri tertentu, dengan memilih yang terbaik, lalu yang terburuk , sampai semua telah diberi peringkat.
  3. Metode Perbandingan Berpasangan yaitu melakukan pemeringkatan karyawan dengan membuat diagram dari semua pasangan karyawan yang mungkin untuk setiap ciri dan menentukan karyawan mana yang lebih baik pada setiap pasangan.
  4. Metode Distribusi Kekuatan sama dengan menilai pada sebuah kurva, persentase dugaan dari yang dinilai ditempatkan dalam berbagai kategori kinerja.
  5. Metode Kejadian Kritis yaitu menyimpan catatan tentang contoh bagus yang tidak umum atau contoh yang tidak disukai atas perilaku karyawan yang berhubungan dengan pekerjaan dan meninjau catatan itu dengan karyawan pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.
  6. Metode Skala Peringkat Standar Perilaku (BARS) yaitu metode penilaian yang bertujuan mengkombinasikan keuntungan naratif, kejadian kritis, dan skala terukur dengan membuat skala terukur yang berdasarkan pada contoh-contoh naratif khusus mengenai prestasi yang baik dan buruk.

Share:

Analisis Ekonomi, Sosial dan Lingkungan dalam suatu analisis AMDAL

Setiap usaha yang dijalankan tentunya akan memberikan dampak positif maupun negatif. Dampak positif dan negatif ini akan dapat dirasakan oleh berbagai pihak, baik pengusaha itu sendiri maupun masyarakat yang ada dilingkungan sekitar.
Misalkan seorang pengusaha ingin membangun sebuah bengkel kenteng dan caat mobil yang berlokasi diantara pemukiman penduduk. Tentunya usaha yang mereka jalankan akan memberikan dampak positif maupun negatif.

Berikut ini akan menjelaskan sebuah analisis ekonomi, sosial, dan lingkungan dalam sebuah laporan AMDAL :

A. Aspek Ekonomi dan Sosial
  • Aspek Ekonomi
Dampak positif dari aspek ekonomi bagi masyarakat :
  1. Dapat meningkatkan ekonomi di lingkungan sekitar melalui : mengurangi pengangguran di lingkungan sekitar masyarakat yang akhir-akhir ini semakin bertambah.
  2. Menggali, mengatur dan menggunakan ekonomi sumber daya alam melalui : dengan adanya Bengkel Kenteng dan Cat Mobil tersebut masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang ada.
  3. Meningkatkan perekonomian pemerintah melalui : dengan adanya Bengkel Kenteng dan Cat Mobil tersebut dapat membantu pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang belum cukup maju.
  • Aspek Sosial
Dampak Positif
Dampak positif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah tersedianya sarana dan prasarana yang dibutuhkan :
  1. Perubahan demografi melalui terjadinya tingkat pengangguran, yaitu dalam pembuatan usaha tersebut tentunya pihak pengusaha membutuhkan tenaga kerja yang mana dapat diambil dari lingkungan masyarakat sekitar.
  2. Perubahan budaya yang dapat berdampak pada perubahan sikap masyarakat, yaitu masyarakat akan mendapatkan sebuah gambaran tentang berwirausaha.
Dampak Negatif
Dampak negatif dari aspek sosial bagi masyarakat secara umum adalah polusi udara yang berasal dari asap mesin produksi yang nantinya akan berakibat buruk bagi masyarakat sekitar antara lain menggangu kesehatan masyarakat.

B. Aspek Lingkungan
Lingkungan merupakan salah satu aspek yang harus dipikirkan lebih jauh sebelum menentukan sebuah usaha. Hal ini dilakukan semata-mata agar seorang pengusaha dapat mengetahui dampak-dampak positif maupun negatif yang akan timbul dari sebuah usaha yang dilakukan.

Dampak Positif
Kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar yang bertambah yang mana itu dapat mengurangi tingkat pengangguran khususnya di lingkungan masyarakat tersebut.
Dampak Negatif
  1. Dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat walaupun tidak begitu signifikan.
  2. Polusi udara yang mana dapat mengganggu tingkat kesehatan masyarakat.
  3. Polusi suara yang berasal dari mesin produksi.
  4. Dapat mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar.






Share:

6/22/2009

SUMBER-SUMBER PENDANAAN JANGKA PENDEK

A. Tipe Pendanaan Jangka Pendek
  1. Pendanaan Spontan (spontaneous financing) adalah jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan (misal dilihat dari penjualan perusahaan). Contoh : utang dagang dan utang akrual.
  2. Pendanaan Tidak Spontan (non spontaneous financing) adalah jenis pendanaan yang tidak berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Contoh : utang yang diperoleh dari bank.
B. Pendanaan Spontan (Spontaneous Financing)
Jenis pendanaan ini memiliki karakter jika aktifitas perusahan berubah maka sumber pendanaanpun ikut berubah secara otomatis.
Beberapa bentuk sumber dana spontan antara lain : utang dagang rekening-rekening akrual (misalnya pembayaran upah/gaji atau pembayaran pajak). Utang dagang timbul karena perusahaan membeli pasokan dari supplier dengan kredit, sedang utang pajak terjadi karena pajak dibayar setiap tanggal tertentu dalam satu tahunnya.

Rerata utang dagang = Nilai Utang / Perputaran Utang
Perputaran hutang dalam setahun = Periode Waktu / Jangka Waktu Kredit

Contoh
  • Perusahaan Ogah Rugi membeli barang senilai Rp 300.000.000,- secara kredit dengan jangka waktu 3 bulan maka perputaran hutang setahun 4x. Dengan demikian rerata utang dagang Perusahaan Ogah Rugi sebesar Rp 75.000.000,-
  • Jika perusahaan menaikkan pembelian kredit sebesar 10% ( Rp 300.000.000 ), maka rerata utang dagangpun akan naik sebesar 10% ( Rp 82.500.000 ). Begitu jika perusahaan akan menurunkan pembelian kreditnya sebesar 5% maka rerata utang dagangpun akan turun 5%.
  • Maka tak salah kalau staf manajer keuangan Perusahaan Ogah Rugi ketike membuat budget utang dengan menggunakan angka persentase pembelian kredit.
C. Pendanaan Tidak Spontan (Nonspontaneous Financing)
Jenis pendanaan ini memiliki karakter bahwa untuk memperoleh, menambah maupun mengurangi dana, perusahaan membutuhkan waktu untuk negoisasi atau perundingan secara formal. Beberapa bentuk sumber dana tidak spontan antara lain :
  1. Commersial Paper. Merupakan surat utang jangka pendek (jangka waktu 30-90 hari), tanpa jaminan yang dikeluarkan perusahaan besardan dijual langsung ke investor. Biasanya hanya perusahaan besar yang bisa mengeluarkan commersial paper.
  2. Pinjaman Kredit. Berasal dari lembaga keuangan dan lembaga keuangan non bank. Pinjaman dari bank ada 2 jenis : (a) Kredit Transaksi, yaitu kredit yang ditujukan untuk tujuan spesifik tertentu. (b) Kredit Lini (Line of Credit), dengan pinjaman ini, peminjam bisa meminjam meminjam sampai jumlah maksimum tertentu, yang menjadi plafon (batas atas pinjaman).
  3. Factoring atau anjak piutang berarti menjual piutang dagang. Dari segi perusahaan yang mempunyai piutang, factoring mempunyai manfaat karena perusahaan tidak perlu menunggu sampai piutang jatuh tempo untuk memperoleh kas. Piutang juga memperoleh manfaat karena factoring merupakan alternative investasi.
  4. Menjaminkan Piutang. Alternatif lain dari menjual piutang adalah menggunakan piutang sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman (pledging receivables). Dengan alternatif ini, kepemilikan piutang masih ada di tangan perusahaan. Jika pinjaman tidak terbayar, piutang yang dijadikan jaminan bisa digunakan untuk melunasi pinjaman (penjaminan bisa dilakukan atas semua piutang).
  5. Menjaminkan Barang Dagangan (Persediaan). Perusahaan bisa menjaminkan barang dagangan untuk memperoleh pinjaman. Prosedur yang dipakai akan sama dengan penjaminan piutang. Pemberi jaminan akan mengevaluasi nilai persediaan, kemudian akan memberikan pinjaman dalam presentase tertentu dari nilai p[ersediaan yang dijaminkan.
  6. Akseptasi Bank.
  7. Repo.
D. Evaluasi Sumber Pendanaan Jangka Pendek
Untuk menetukan sumber pendanaan jangka pendek manajer keuangan bisa mengevaluasi dengan menggunakan kerangka :
  • Strategi pendanaan secara keseluruhan
  • Biaya
  • Ketersediaan
  • Fleksibilitas






Share:

JENIS-JENIS ANGGARAN SEKTOR PUBLIK


Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multi-fungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi perencanaan dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis.
Sebagai sebuah sistem, perencanaan anggaran sektor publik telah mengalami banyak perkembangan. Sistem perencanaan anggaran publik berkembang dan berubah sesuai dengan dinamika perkembangan manajemen sektor publik dan perkembangan tuntutan yang muncul di masyarakat. Pada dasarnya terdapat beberapa jenis pendekatan dalam perencanaan dan penyusunan anggaran sektor publik. Secara garis besar terdapat dua pendekatan utama yang memiliki perbedaan mendasar. Kedua pendekatan tersebut adalah:
  1. Anggaran tradisional atau anggaran konvensional
  2. Pendekatan baru yang sering dikenal dengan pendekatan New Public Management.

ANGGARAN TRADISIONAL

Anggaran tradisional merupakan pendekatan yang paling banyak digunakan di negara berkembang dewasa ini. Terdapat dua ciri utama dalam pendekatan ini, yaitu: (a) cara penyusunan anggaran yang didasarkan atas pendekatan incrementalism dan (b) struktur dan susunan anggaran yang besifat line-item.
Ciri lain yang melekat pada pendekatan anggaran tradisional tersebut adalah: (c) cenderung sentralistis; (d) bersifat spesifikasi; (e) tahunan; dan (f) menggunakan prinsip anggaran bruto. Struktur anggaran tradisional dengan ciri-ciri tersebut tidak mampu mengungkapkan besarnya dana yang dikeluarkan untuk setiap kegiatan, dan bahkan anggaran tradisional tersebut gagal dalam memberikan informasi tentang besarnya rencana kegiatan. Oleh karena tidak tersedianya berbagai informasi tersebut, maka satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan untuk tujuan pengawasan hanyalah tingkat kepatuhan penggunaan anggaran.

Incrementalism
Penekanan dan tujuan utama pendekatan tradisional adalah pada pengawasan dan pertanggungjawaban yang terpusat. Anggaran tradisional bersifat incrementalism, yaitu hanya menambah atau mengurangi jumlah rupiah pada item-item anggaran yang sudah ada sebelumnya dengan menggunakan data tahun sebelumnya sebagai dasar untuk menyesuaikan besarnya penambahan atau pengurangan tanpa dilakukan kajian yang mendalam.
Masalah utama anggaran tradisional adalah terkait dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money. Konsep ekonomi, efisiensi dan efektivitas seringkali tidak dijadikan pertimbangan dalam penyusunan anggaran tradisional. Dengan tidak adanya perhatian terhadap konsep value for money ini, seringkali pada akhir tahun anggaran terjadi kelebihan anggaran yang pengalokasiannya kemudian dipaksakan pada aktivitas-aktivitas yang sebenarnya kurang penting untuk dilaksanakan.
Akibat digunakannya harga pokok pelayanan historis tersebut adalah suatu item, program, atau kegiatan akan muncul lagi dalam anggaran tahun berikutnya meskipun sebenarnya item tersebut sudah tidak relevan dibutuhkan. Perubahan anggaran hanya menyentuh jumlah nominal rupiah yang disesuaikan dengan tingkat inflasi, jumlah penduduk, dan penyesuaian lainnya.

Line-item
Ciri lain anggaran tradisional adalah struktur anggaran bersifat line-item yang didasarkan atas dasar sifat (nature) dari penerimaan dan pengeluaran. Metode line-item budget tidak memungkinkan untuk menghilangkan item-item penerimaan atau pengeluaran yang telah ada dalam struktur anggaran, walaupun sebenarnya secara riil item tertentu sudah tidak relevan lagi untuk digunakan pada periode sekarang. Karena sifatnya yang demikian, penggunaan anggaran tradisional tidak memungkinkan untuk dilakukan penilaian kinerja secara akurat, karena satu-satunya tolok ukur yang dapat digunakan adalah semata-mata pada ketaatan dalam menggunakan dana yang diusulkan.

Penyusunan anggaran dengan menggunakan struktur line-item dilandasi alasan adanya orientasi sistem anggaran yang dimaksudkan untuk mengontrol pengeluaran. Berdasarkan hal tersebut, anggaran tradisional disusun atas dasar sifat penerimaan dan pengeluaran, seperti misalnya pendapatan dari pemerintah atasan, pendapatan dari pajak, atau pengeluaran untuk gaji, pengeluaran untuk belanja barang, dan sebagainya, bukan berdasar pada tujuan yang ingin dicapai dengan pengeluaran yang dilakukan.

Kelemahan Anggaran Tradisional
Dilihat dari berbagai sudut pandang, metode penganggaran tradisional memiliki beberapa kelemahan, antara lain:
  1. Hubungan yang tidak memadai (terputus) antara anggaran tahunan dengan rencana pembangunan jangka panjang.
  2. Pendekatan incremental menyebabkan sejumlah besar pengeluaran tidak pernah diteliti secara menyeluruh efektivitasnya.
  3. Lebih berorientasi pada input daripada output. Hal tersebut menyebabkan anggaran tradisional tidak dapat dijadikan sebagai alat untuk membuat kebijakan dan pilihan sumberdaya, atau memonitor kinerja. Kinerja dievaluasi dalam bentuk apakah dana telah habis dibelanjakan, bukan apakah tujuan tercapai.
  4. Sekat-sekat antar departemen yang kaku membuat tujuan nasional secara keseluruhan sulit dicapai. Keadaan tersebut berpeluang menimbulkan konflik, overlapping, kesenjangan, dan persaingan antar departemen.
  5. Proses anggaran terpisah untuk pengeluaran rutin dan pengeluaran modal/investasi.
  6. Anggaran tradisional bersifat tahunan. Anggaran tahunan tersebut sebenarnya terlalu pendek, terutama untuk proyek modal dan hal tersebut dapat mendorong praktik-praktik yang tidak diinginkan (korupsi dan kolusi).
  7. Sentralisasi penyiapan anggaran, ditambah dengan informasi yang tidak memadai menyebabkan lemahnya perencanaan anggaran. Sebagai akibatnya adalah munculnya budget padding atau budgetary slack.
  8. Persetujuan anggaran yang terlambat, sehingga gagal memberikan mekanisme pengendalian untuk pengeluaran yang sesuai, seperti seringnya dilakukan revisi anggaran dan �manipulasi anggaran.�
  9. Aliran informasi (sistem informasi finansial) yang tidak memadai yang menjadi dasar mekanisme pengendalian rutin, mengidentifikasi masalah dan tindakan.
ANGGARAN PUBLIK DENGAN PENDEKATAN NPM

Era New Public Management
Sejak pertengahan tahun 1980-an telah terjadi perubahan manajemen sektor publik yang cukup drastis dari sistem manajemen tradisional yang terkesan kaku, birokratis, dan hierarkis menjadi model manajemen sektor publik yang fleksibel dan lebih mengakomodasi pasar. Perubahan tersebut bukan sekedar perubahan kecil dan sederhana. Perubahan tersebut telah mengubah peran pemerintah terutama dalam hal hubungan antara pemerintah dengan masyarakat. Paradigma baru yang muncul dalam manajemen sektor publik tersebut adalah pendekatan New Public Management.
New Public Management berfokus pada manajemen sektor publik yang berorientasi pada kinerja, bukan berorientasi kebijakan. Penggunaan paradigma New Public Management tersebut menimbulkan beberapa konsekuensi bagi pemerintah di antaranya adalah tuntutan untuk melakukan efisiensi, pemangkasan biaya (cost cutting), dan kompetisi tender.

Salah satu model pemerintahan di era New Public Management adalah model pemerintahan yang diajukan oleh Osborne dan Gaebler (1992) yang tertuang dalam pandangannya yang dikenal dengan konsep �reinventing government�. Perspektif baru pemerintah menurut Osborne dan Gaebler tersebut adalah:
  1. Pemerintahan katalis : fokus pada pemberian pengarahan bukan produksi pelayanan publik. Pemerintah harus menyediakan beragam pelayanan publik, tetapi tidak harus terlibat secara langsung dengan proses produksinya (producing). Produksi pelayanan publik oleh pemerintah harus dijadikan sebagai pengecualian, dan bukan keharusan, pemerintah hanya memproduksi pelayanan publik yang belum dapat dilakukan oleh pihak non-pemerintah.
  2. Pemerintah milik masyarakat : memberdayakan masyarakat daripada melayani. Pemerintah sebaiknya memberikan wewenang kepada masyarakat sehingga mereka mampu menjadi masyarakat yang dapat menolong dirinya sendiri (self-help community).
  3. Pemerintah yang kompetitif : menyuntikkan semangat kompetisi dalam pemberian pelayanan publik. Kompetisi adalah satu-satunya cara untuk menghemat biaya sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan. Dengan kompetisi, banyak pelayanan publik yang dapat ditingkatkan kualitasnya tanpa harus memperbesar biaya.
  4. Pemerintah yang digerakkan oleh misi : mengubah organisasi yang digerakkan oleh peraturan menjadi organisasi yang digerakkan oleh misi.
  5. Pemerintah yang berorientasi hasil : membiayai hasil bukan masukan. Pada pemerintah tradisional, besarnya alokasi anggaran pada suatu unit kerja ditentukan oleh kompleksitas masalah yang dihadapi. Semakin kompleks masalah yang dihadapi, semakin besar pula dana yang dialokasikan.
  6. Pemerintah berorientasi pada pelanggan : memenuhi kebutuhan pelanggan, bukan birokrasi.
  7. Pemerintahan wirausaha : mampu menciptakan pendapatan dan tidak sekedar membelanjakan.
  8. Pemerintah antisipatif : berupaya mencegah daripada mengobati. Pemerintah tradisonal yang birokratis memusatkan diri pada produksi pelayanan publik untuk memecahkan masalah publik.
  9. Pemerintah desentralisasi : dari hierarkhi menuju partisipatif dan tim kerja.
  10. Pemerintah berorientasi pada (mekanisme) pasar : mengadakan perubahan dengan mekanisme pasar (sistem insentif) dan bukan dengan mekanisme administratif (sistem prosedur dan pemaksaan). Ada dua cara alokasi sumberdaya, yaitu mekanisme pasar dan mekanisme administratif. Dari keduanya, mekanisme pasar terbukti sebagai yang terbaik dalam mengalokasi sumberdaya. Pemerintah tradisional menggunakan mekanisme administratif yaitu menggunakan perintah dan pengendalian, mengeluarkan prosedur dan definisi baku dan kemudian memerintahkan orang untuk melaksanakannya (sesuai dengan prosedur tersebut). Pemerintah wirausaha menggunakan mekanisme pasar yaitu tidak memerintahkan dan mengawasi tetapi mengembangkan dan menggunakan sistem insentif agar orang tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang merugikan masyarakat.
PERUBAHAN PENDEKATAN ANGGARAN

Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong usaha untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik, misalnya adalah teknik anggaran kinerja (performance budgeting), Zero Based Budgeting (ZBB), dan Planning, Programming, and Budgeting System (PPBS).
Pendekatan baru dalam sistem anggaran publik tersebut cenderung memiliki karakteristik umum sebagai berikut:
1. komprehensif/komparatif
2. terintegrasi dan lintas departemen
3. proses pengambilan keputusan yang rasional
4. berjangka panjang
5. spesifikasi tujuan dan perangkingan prioritas
6. analisis total cost dan benefit (termasuk opportunity cost)
7. berorientasi input, output, dan outcome, bukan sekedar input.
8. adanya pengawasan kinerja.

ANGGARAN KINERJA

Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolok ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayan publik. Anggaran dengan pendekatan kinerja sangat menekankan pada konsep value for money dan pengawasan atas kinerja output. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis.
Anggaran kinerja didasarkan pada tujuan dan sasaran kinerja. Oleh karena itu, anggaran digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Penilaian kinerja didasarkan pada pelaksanaan value for money dan efektivitas anggaran. Pendekatan ini cenderung menolak pandangan anggaran tradisional yang menganggap bahwa tanpa adanya arahan dan campur tangan, pemerintah akan menyalahgunakan kedudukan mereka dan cenderung boros (overspending). Menurut pendekatan anggaran kinerja, dominasi pemerintah akan dapat diawasi dan dikendalikan melalui penerapan internal cost awareness, audit keuangan dan audit kinerja, serta evaluasi kinerja eksternal. Dengan kata lain, pemerintah dipaksa bertindak berdasarkan cost minded dan harus efisien. Selain didorong untuk menggunakan dana secara ekonomis, pemerintah juga dituntut untuk mampu mencapai tujuan yang ditetapkan. Oleh karena itu, agar dapat mencapai tujuan tersebut maka diperlukan adanya program dan tolok ukur sebagai standar kinerja.
Sistem anggaran kinerja pada dasarnya merupakan sistem yang mencakup kegiatan penyusunan program dan tolok ukur kinerja sebagai instrumen untuk mencapai tujuan dan sasaran program. Penerapan sistem anggaran kinerja dalam penyusunan anggaran dimulai dengan perumusan program dan penyusunan struktur organisasi pemerintah yang sesuai dengan program tersebut. Kegiatan tersebut mencakup pula penentuan unit kerja yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program, serta penentuan indikator kinerja yang digunakan sebagai tolok ukur dalam mencapai tujuan program yang telah ditetapkan.

ZERO BASED BUDGETING (ZBB)

Konsep Zero Based Budgeting dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggara tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep Zero Based Budgeting dapat menghilangkan incrementalism dan line-item karena anggaran diasumsikan mulai dari nol (zero-base). Penyusunan anggaran yang bersifat incremental mendasarkan besarnya anggaran tahun ini untuk menetapkan anggaran tahun depan, yaitu dengan menyesuaikannya dengan tingkat inflasi atau jumlah penduduk. ZBB tidak berpatokan pada anggaran tahun lalu untuk menyusun anggaran tahun ini, namun penentuan anggaran didasarkan pada kebutuhan saat ini. Dengan ZBB seolah-olah proses anggaran dimulai dari hal yang baru sama sekali. Item anggaran yang sudah tidak relevan dibutuhkan dan tidak mendukung pencapaian tujuan organisasi dapat hilang dari struktur anggaran atau mungkin juga muncul item baru.

Proses Implementasi ZBB
Proses implementasi ZBB terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Identifikasi unit-unit keputusan
Struktur organisasi pada dasarnya terdiri dari pusat-pusat pertanggungjawaban (responsibility center). Setiap pusat pertanggungjawaban merupakan unit pembuat keputusan (decision unit) yang salah satu fungsinya adalah untuk menyiapkan anggaran. Zero Based Budgeting merupakan sistem anggaran yang berbasis pusat pertanggungjawaban sebagai dasar perencanaan dan pengendalian anggaran. Suatu unit keputusan merupakan kumpulan dari unit keputusan level yang lebih kecil. Sebagai contoh, pemerintah daerah merupakan suatu unit keputusan besar yang dapat dipecah-pecah lagi menjadi dinas-dinas; dinas-dinas dipecah lagi menjadi subdinas-subdinas; subdinas dipecah lagi menjadi subprogram, dan sebagainya. Dengan demikian, suatu pemerintah daerah bisa memiliki ribuan unit keputusan.
Setelah dilakukan identifikasi unit-unit keputusan secara tepat, tahap berikutnya adalah menyiapkan dokumen yang berisi tujuan unit keputusan dan tindakan yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Dokumen tersebut disebut paket-paket keputusan (decision packages).

2. Penentuan paket-paket keputusan
Paket keputusan merupakan gambaran komprehensif mengenai bagian dari aktivitas organisasi atau fungsi yang dapat dievaluasi secara individual. Paket keputusan dibuat oleh manajer pusat pertanggungjawaban dan harus menunjukkan secara detail estimasi biaya dan pendapatan yang dinyatakan dalam bentuk pencapaian tugas dan perolehan manfaat. Secara teoritis, paket-paket keputusan dimaksudkan untuk mengidentifikasi berbagai alternatif kegiatan untuk melaksanakan fungsi unit keputusan dan untuk menentukan perbedaan level usaha pada tiap-tiap alternatif. Terdapat dua jenis paket keputusan, yaitu:
  • Paket keputusan mutually-exclusive. Paket keputusan yang bersifat mutually-exclusive adalah paket-paket keputusan yang memiliki fungsi yang sama. Apabila dipilih salah satu paket kegiatan atau program, maka konsekuensinya adalah menolak semua alternatif yang lain.
  • Paket keputusan incremental. Paket keputusan incremental merefleksikan tingkat usaha yang berbeda (dikaitkan dengan biaya) dalam melaksanakan aktivitas tertentu. Terdapat base package yang menunjukkan tingkat minimal suatu kegiatan, dan paket lain yang tingkat aktivitasnya lebih tinggi yang akan berpengaruh terhadap kenaikan level aktivitas dan juga akan berpengaruh terhadap biaya. Setiap paket memiliki biaya dan manfaat yang dapat ditabulasikan dengan jelas.
3. Meranking dan mengevaluasi paket keputusan
Jika paket keputusan telah disiapkan, tahap berikutnya adalah meranking semua paket berdasarkan manfaatnya terhadap organisasi. Tahap ini merupakan jembatan untuk menuju proses alokasi sumber daya di antara berbagai kegiatan yang beberapa di antaranya sudah ada dan lainnya baru sama sekali.

Keunggulan ZBB
  1. Jika ZBB dilaksanakan dengan baik maka dapat menghasilkan alokasi sumber daya secara lebih efisien.
  2. ZBB berfokus pada value for money
  3. Memudahkan untuk mengidentifikasi terjadinya inefisiensi dan ketidakefektivan biaya
  4. Meningkatkan pengetahuan dan motivasi staf dan manajer
  5. Meningkatkan partisipasi manajemen level bawah dalam proses penyusunan anggaran
  6. Merupakan cara yang sistematik untuk menggeser status quo dan mendorong organisasi untuk selalu menguji alternatif aktivitas dan pola perilaku biaya serta tingkat pengeluaran.
Kelemahan ZBB
  1. Prosesnya memakan waktu lama (time consuming), terlalu teoritis dan tidak praktis, membutuhkan biaya yang besar, serta menghasilkan kertas kerja yang menumpuk karena pembuatan paket keputusan.
  2. ZBB cenderung menekankan manfaat jangka pendek
  3. Implementasi ZBB membutuhkan teknologi yang maju
  4. Masalah besar yang dihadapi ZBB adalah pada proses meranking dan mereview paket keputusan. Mereview ribuan paket keputusan merupakan pekerjaan yang melelahkan dan membosankan, sehingga dapat mempengaruhi keputusan.
  5. Untuk melakukan perankingan paket keputusan dibutuhkan staf yang memiliki keahlian yang mungkin tidak dimiliki organisasi. ZBB berasumsi bahwa semua staf memiliki kemampuan untuk mengkalkulasi paket keputusan. Selain itu dalam perankingan muncul pertimbangan subyektif atau mungkin terdapat tekanan politik sehingga tidak obyektif lagi.
  6. Memungkinkan munculnya kesan yang keliru bahwa semua paket keputusan harus masuk dalam anggaran.
  7. Implementasi ZBB menimbulkan masalah keperilakuan dalam organisasi

PLANNING, PROGRAMMING, AND BUDGETING SYSTEM (PPBS)

PPBS merupakan teknik penganggaran yang didasarkan pada teori sistem yang berorientasi pada output dan tujuan dengan penekanan utamanya adalah alokasi sumber daya berdasarkan analisis ekonomi. Sistem anggaran PPBS tidak mendasarkan pada struktur organisasi tradisional yang terdiri dari divisi-divisi, namun berdasarkan program, yaitu pengelompokan aktivitas untuk mencapai tujuan tertentu.
PPBS adalah salah satu model penganggaran yang ditujukan untuk membantu manajemen pemerintah dalam membuat keputusan alokasi sumber daya secara lebih baik. Hal tersebut disebabkan sumber daya yang dimiliki pemerintah terbatas jumlahnya, sementara tuntutan masyarakat tidak terbatas jumlahnya. Dalam keadaaan tersebut pemerintah dihadapkan pada pilihan alternatif keputusan yang memberikan manfaat paling besar dalam pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. PPBS memberikan rerangka untuk membuat pilihan tersebut.

Proses Implementasi PPBS
Langkah-langkah implementasi PPBS meliputi:
  1. Menentukan tujuan umum organisasi dan tujuan unit organisasi dengan jelas
  2. Mengidentifikasi program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan
  3. Mengevaluasi berbagai alternatif program dengan menghitung cost-benefit dari masing-masing program.
  4. Pemilihan program yang memiliki manfaat besar dengan biaya yang kecil
  5. Alokasi sumber daya ke masing-masing program yang disetujui.
PPBS mensyaratkan organisasi menyusun rencana jangka panjang untuk mewujudkan tujuan organisasi melalui program-program. Kuncinya adalah bahwa program-program yang disusun harus terkait dengan tujuan organisasi dan tersebar ke seluruh bagian organisasi. Pemerintah harus dapat mengidentifikasi struktur program dan melakukan analisis program. Struktur program merupakan rerangka untuk mengidentifikasi keterkaitan antara sumber daya yang dimiliki dengan aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, struktur program merupakan semacam kerangka bangunan dari desain sistem PPBS. Analisis program terkait dengan kegiatan menganalisis biaya dan manfaat dari masing-masing program sehingga dapat dilakukan pilihan. Untuk mendukung hal tersebut PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih agar dapat memonitor kemajuan dalam pencapaian tujuan organisasi. Sistem pelaporan anggaran PPBS harus mampu melaporkan hasil (manfaat) program bukan sekedar jumlah pengeluaran yang telah dilakukan.

Karakteristik PPBS:
  1. Berfokus pada tujuan dan aktivitas (program) untuk mencapai tujuan
  2. Secara eksplisit menjelaskan implikasi terhadap tahun anggaran yang akan datang karena PPBS berorientasi pada masa depan
  3. Mempertimbangkan semua biaya yang terjadi
  4. Dilakukan analisis secara sistematik atas berbagai alternatif program, yang meliputi: (a) identifikasi tujuan, (b) identifikasi secara sistematik alternatif program untuk mencapai tujuan, (c) estimasi biaya total dari masing-masing alternatif program, dan (d) estimasi manfaat (hasil) yang ingin diperoleh dari masing-masing alternatif program.
Kelebihan PPBS
  1. Memudahkan dalam pendelegasian tanggung jawab dari manajemen puncak ke manajemen menengah.
  2. Dalam jangka panjang dapat mengurangi beban kerja
  3. Memperbaiki kualitas pelayanan melalui pendekatan sadar biaya (cost-consciousness/cost awareness) dalam perencanaan program
  4. Lintas departemen sehingga dapat meningkatkan komunikasi, koordinasi, dan kerja sama antardepartemen
  5. Menghilangkan program yang overlapping atau bertentangan dengan pencapaian tujuan organisasi
  6. PPBS menggunakan teori marginal utility, sehingga mendorong alokasi sumber daya secara optimal
Kelemahan PPBS
  1. PPBS membutuhkan sistem informasi yang canggih, ketersediaan data, adanya sistem pengukuran, dan staf yang memiliki kapabilitas tinggi
  2. Implementasi PPBS membutuhkan biaya yang besar karena PPBS membutuhkan teknologi yang canggih
  3. PPBS bagus secara teori, namun sulit untuk diimplementasikan
  4. PPBS mengabaikan realitas politik dan realitas organisasi sebagai kumpulan manusia yang kompleks
  5. PPBS merupakan teknik anggaran yang statistically oriented. Penggunaan statistik terkadang kurang tajam untuk mengukur efektivitas program. Statististik hanya tepat untuk mengukur beberapa program tertentu saja.
  6. Pengaplikasian PPBS menghadapi masalah teknis. Hal ini terkait dengan sifat progam atau kegiatan yang lintas departemen sehingga menyulitkan dalam melakukan alokasi biaya. Sementara itu sistem akuntansi dibuat berdasarkan departemen bukan program.
Masalah utama penggunaan ZBB dan PPBS
  1. Bounded rationality, keterbatasan dalam menganalisis semua alternatif untuk melakukan aktivitas.
  2. Kurangnya data untuk membandingkan semua alternatif, terutama untuk mengukur output.
  3. Masalah ketidakpastian sumber daya, pola kebutuhan di masa depan, perubahan politik, dan ekonomi.
  4. Pelaksanaan teknik tersebut menimbulkan beban pekerjaan yang sangat berat.
  5. Kesulitan dalam menentukan tujuan dan perankingan program terutama ketika terdapat pertentangan kepentingan (conflict of interest).
  6. Seringkali tidak memungkinkan untuk melakukan perubahan program secara cepat dan tepat.
  7. Terdapat hambatan birokrasi dan perlawanan politik yang besar untuk berubah (resistence to change).
  8. Pelaksanaan teknik tersebut sering tidak sesuai dengan proses pengambilan keputusan politik. Politik berusaha membuat pelaksanaan lebih �technocratic� yang hal tersebut bisa mempengaruhi proses anggaran.
  9. Pada akhirnya, pemerintah beroperasi dalam dunia yang tidak rasional.

Share:

6/14/2009

ELASTISITAS PERMINTAAN

Para konsumen biasanya membeli lebih dari satu barang ketika barang turun, pendapatan meningkat, harga barang substitusi naik, atau ketika harga barang komplemen turun. Artinya, arah perubahan dimana jumlah barang yang diminta bergerak, dan bukan seberapa besar perubahannya. Untuk mengukur seberapa besar para konsumen merespons perubahan dalam variable-variabel tersebut, para ekonom menggunakan konsep elastisitas (elasticity).

Demand

Jumlah suatu barang yang diminta oleh konsumen dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya :
  • Harga barang itu sendiri
  • Harga barang yang lain
  • Pendapatan dan Selera Konsumen
Jadi jumlah barang X yang diminta dipengaruhi oleh barang X itu sendiri, harga barang lain ( baik yang sifatnya substitusi maupun yang sifatnya komplementer ) atau pendapatan dan selera konsumen.

Law of demand:
Mempunyai slope negatif (-) yaitu �Semakin tinggi harga barang maka jumlah barang yang diminta semakin sedikit dan begitu pula sebaliknya�. Apabila harga barang X mengalami penurunan, sedangkan harga barang lain tetap, maka barang X relatif murah sehingga jumlah barang X diminta lebih besar. Jika harga barang X mengalami penurunan sedangkan pendapatan tetap artinya pendapatan relatif meningkat sehingga jumlah barang X yang dibeli meningkat.

Elastisitas
Adalah ukuran besarnya respons jumlah permintaan atau jumlah penawaran terhadap perubahan salah satu penentunya.

Elastisitas permintaan adalah ukuran besarnya respons jumlah permintaan suatu barang terhadap perubahan variable yang mempengaruhi, dihitung sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi dengan perubahan persentase variable yang mempengaruhi atau dengan kata lain perbandingan (rasio) antara persentase perubahan jumlah barang yang diminta dengan persentase perubahan harga.
Dengan demikian elastisitas permintaan mengukur derajat kepekaan perubahan jumlah yang diminta terhadap perubahan harga.
Terkait dengan permintaan kita jumpai beberapa jenis elastisitas, antara lain:
a. Price elasticity of demand (elastisitas harga)
b. Cross elasticity of demand (elastisitas silang)
c. Income elasticity of demand (elastisitas pendapatan)

Penentu-penentu Elastisitas Permintaan
Tersedianya Barang Substitusi yang Terdekat
Barang-barang dengan substitusi terdekat cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis karena mempermudah para konsumen untuk mengganti barang tersebut dengan yang lain. Misalnya, mentega dan margarin merupakan barang yang mudah diganti dengan yang lain. Kenaikan harga mentega sedikit saja, jika harga margarin tetap, akan mengakibatkan jumlah mentega yang terjual turun dratis. Sebaliknya, karena telur merupakan makanan tanpa substitusi dekat, maka permintaan akan telur tidak seelastis permintaan akan mentega.

Kebutuhan versus Kemewahan
Kebutuhan cenderung memiliki permintaan yang inelastic, sebaliknya kemewahan memiliki permintaan yang elastis. Ketika biaya berobat ke dokter meningkat, oreng tidak akan secara dramatis mengubah frekuensi mereka ke dokter, meskipun mungkin tidak sesering sebelumnya. Sebaliknya ketika kapal pesiar meningkat, maka jumlah permintaan kapal pesiar akan turun banyak. Alasannya karena kebanyakan orang melihat berobat ke dokter sebagai suatu kebutuhan, sedangkan kapal pesiar sebagai suatu kemewahan. Suatu barang merupakan suatu kebutuhan atau suatu kemewahan tidak tergantung pada sifat hakiki barang itu, tetapi pada pilihan pembeli. Bagi seorang pelaut yang tidak terlalu memperhatikan kesehatannya, kapal pesiar mungkin sebuah kebutuhan dengan permintaan yang inelastis, sedangkan berobat ke dokter adalah kemewahan dengan permintaan yang elastis.

Definisi Pasar
Elastisitas permintaan dalam segala jenis pasar bergantung pada bagaimana kita menggambarkan batas-batas pasar. Pasar yang terdefinisi sempit cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis dibandingkan yang terdefinisi luas, karena lebih mudah menemukan substitusi untuk barang-barang yang terdefinisi secara sempit. Misalnya, makanan, sebuah kategori yang luas, memiliki permintaan yang inelastis karena tidak ada barang substitusi untuk makanan. Es krim, sebuah kategori yang lebih sempit, memiliki permintaan yang lebih elastis karena mudah untuk menggantinya dengan pencuci mulut lain. Es krim vanilla, sebuah kategori yang sangat sempit, memiliki permintaan yang sangat elastis karena rasa lain es krim merupakan barang substitusi yang hampir sempurna untuk vanilla.

Rentang Waktu
Barang-barang cenderung memiliki permintaan yang lebih elastis selama kurun waktu yang lebih panjang. Ketika harga bensin naik, jumlah permintaan bensin hanya sedikit mengalami kemerosotan pada beberapa bulan pertama. Namun setelah itu, bagaimanapun juga, orang-orang akan membeli mobil-mobil yang lebih irit bahan bakar, menggunakan transportasi umum, dan pindah ke tempat kerja yang lebih dekat dengan tempat tinggal mereka. Dalam beberapa tahun, jumlah permintaan bensin akan menurun dratis.

Menghitung Elastisitas Permintaan
Para ekonom menghitung elastisitas permintaan sebagai perubahan persentase jumlah permintaan dibagi perubahan persentase variable yang mempengaruhi, yang bisa dimisalkan dengan variable harga

Elastisitas harga permintaan = perubahan jumlah prosentase permintaan / perubahan prosentase harga

Sebagai contoh anggaplah bahwa peningkatan 10 persen harga es krim mengakibatkan jumlah es krim yang anda beli turun hingga 20 persen. Kita menghitung elastisitas permintaan anda sebagai berikut:

Elastisitas harga permintaan = 20% / 10% = 2

Dalam contoh ini, elastisitasnya adalah 2, mencerminkan bahwa perubahan jumlah permintaan sebanding dengan dua kali besarnya perubahan harga.

Karena jumlah barang yang di minta berhubungan negatif dengan harganya,maka perubahan presentase jumlah akan selalu memiliki tanda yang berlawanan dengan perubahan presentase harga. Dalam contoh ini, perubahan presentase harga adalah positif 10 persen (mencerminkan sebuah peningkatan), dan perubahan presentase jumlah yang di minta adalah negatif 20 persen (mencerminkan sebuah perunan). Atas alasan ini, elastisitas harga permintaaan terkadang di nyatakan sebagai bilangan negatif. Dalam buku ini kita mengikuti praktik umum dengan menghilangkan tanda minus dan menuliskan semua elastisitas harga sebagai bilangan positif (Para matematikawan menyebutnya sebagai nilai absolute). Dengan kesepakatan ini, elastisitas ini elastisitas harga yang lebih besar menyatakan ketanggapan yang lebih besar dari jumlah terhadap harga permintaan.


Elastisitas Harga (Exx)
Elastisitas harga dimanfaatkan untuk menentukan sifat permintaan suatu barang. Elastisitas harga dapat dibedakan menjadi:
  1. Elastis yaitu Permintaan suatu barang bersifat elastis apabila elastisitas haga lebih besar dari 1.
  2. In elastis (Tidak Elastis) yaitu Permintaan suatu barang bersifat inelastis apabila elastisitas harga lebih kecil dari 1.
  3. Elastisitas Tunggal (Uniter) yaitu Permintaan suatu barang bersifat elastisitas tunggal apabila elastisitas harga sama dengan 1.
Rumus :
Exx = %?Q / %?P = ?Qx/?Px x Px/Qx


Elastisitas Silang (Exy)
Elastisitas silang dimanfaatkan untuk menentukan sifat hubungan antar barang. Sifat hubungan antar barang dapat dibedakan menjadi:
  1. Barang Substitusi (Saling menggantikan) merupakan sifat hubungan antar barang dikatakan substitusi apabila elastisitas silang lebih besar dari nol (Positif).
  2. Barang Komplementer (Saling melengkapi) merupakan sifat hubungan antar barang dikatakan komplementer apabila elastisitas silang lebih kecil dari nol (Negatif).
  3. Hubungan Netral merupakan sifat hubungan antar barang dikatakan netral apabila elastisitas silang sama dengan nol.
Rumus :
Exy = ?Qx/?Py x Py/Qx

Elastisitas Pendapatan (Exi)
Elastisitas pendapatan dimanfaatkan untuk menentukan suatu barang masuk ke dalam kelompok atau jenis barang apa. Jenis barang dapat dibedakan menjadi:
  1. Barang Superior (Barang Mewah) adalah barang yang perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar dari pada perubahan pendapatan konsumen. Suatu barang dikatakan barang mewah apabila elastisitas pendapatannya lebih besar dari 1.
  2. Barang Inferior adalah barang yang apabila pendapatan konsumen bertambah maka jumlah barang yang diminta justru semakin berkurang. Suatu barang dikatakan barang inferior apabila elastisitas pendapatannya lebih kecil dari nol (negatif).
  3. Barang Normal (Kebutuhan sehari-hari) adalah barang yang perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil dari perubahan pendapatan konsumen. Suatu barang dikatakan barang normal apabila elastisitas pendapatannya positif tapi kurang dari 1 (0<1)>
Rumus :
Exi = ?Qx/?I x I/Qx
Keterangan : I = Income (pendapatan)

Total Revenue ( Penerimaan Total )
adalah jumlah uang yang diterima oleh produsen dari hasil penjualan output, besarnya uang yang diterima tergantung dari jumlah output yang dijual.
Rumus : TR = P x Q
TR = Total Revenue
P = Price ( Harga )
Q = Quantity ( Jumlah )


Marginal Revenue ( Penerimaan Marjinal )
adalah tambahan pada penerimaan total (TR) yang diakibatkan oleh tambahan penjualan 1 unit atau output.
Rumus : MR = ?TR/?Q


Share:

ARBITRASE SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN SENGKETA DILUAR PENGADILAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Era Globalisasi yang melanda seluruh dunia mempengaruhi semua bidang kehidupan. Namun yang paling tampak dan terasa adalah bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan lahirnya berbagai macam perjanjian multilateral maupun bilateral yang menjurus kepada kondisi yang borderless dalam dunia perdagangan.

Perkembangan ekonomi di Indonesia semakin bertambah pesat, hal ini disebabkan adanya kebijakan pemerintah dalam pembangunan nasional yang diarahkan pada peningkatan efisiensi perdagangan dalam dan luar negeri serta menunjang setiap peningkatan produksi ekspor dan perluasan lapangan kerja.

Adapun kebijakan pemerintah yang paling menonjol dan mempunyai peranan sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi adalah dengan pembukakan diri terhadap penanaman modal asing sebagai pelengkap dari modal dalam negeri dengan mengeluarkan Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing.

Pertumbuhan tersebut banyak membawa hal-hal yang positif, namun juga memberi dampak yang negatif. Hubungan bisnis atau perjanjian dalam dunia perdagangan, memang memberikan dampak yang positif, namun disisi lain selalu ada kemungkinan timbulnya perbedaan paham, perselisihan pendapat maupun pertentangan atau sengketa sebagai akibat dari adanya salah satu pihak yang berselisih terhadap kontrak dagang tersebut. Terjadinya perselisihan dan sengketa ini sering kali disebabkan apabila salah satu pihak tidak menjalankan kesepakatan yang telah dibuat dengan baik ataupun karena ada pihak yang wanprestasi, sehingga merugikan pihak lainnya yang kemudian timbul rasa untuk menuntut penyelesaian yang biasanya diselesaikan melalui jalur hukum (pengadilan).

B. Rumusan Masalah
Perselisihan dan sengketa bisnis atau dagang yang terjadi diantara dua pihak yang melakukan hubungan kerjasama menyangkut pelaksanaan kontrak bisnis, keduabelah pihak dapat menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan atau dengan kata lain musyawarah.

Apabila musyawarah tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat menyelesaikannya dengan menempuh jalan lain melalui:
1. Menyerahkan sengketa untuk diputus oleh Peradilan Umun atau Pengadilan Negeri.
2. Menyerahkan sengketa untuk diputus oleh arbitrase.

Bagi dunia bisnis, commercial arbitration sudah mereka anggap a business executive�s court sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Karena mereka berpendapat, penyelesaian sengketa bisnis melalui peradilan resmi kurang mengakomodir kepentingan para pihak yang bersengketa, pada umumnya memakan waktu yang lama disebabkan faktor prosedur sistem peradilan sangat kompleks, rumit dan berbelit. Disamping itu, kalangan dunia bisnis beranggapan penyelesaian sengketa dibidang bisnis, kurang dipahami oleh para hakim jika dibanding dengan mereka yang berkecimpung dalam dunia bisnis itu sendiri. Selain itu juga karakteristik arbitrase yang tidak terlalu formal sehingga relatif lebih santai dan sifat putusannya, langsung bersifat final dan banding, karena putusan arbitrase tidak bisa naik banding, kasasi, atau ditinjau kembali.

Melihat permasalahan diatas, maka timbul beberapa pertanyaan:
1. Apakah penyelesaian sengketa melalui peradilan arbitrase lebih efektif dibanding dengan peradilan resmi (negeri)?
2. Sejauh mana keunggulan peradilan arbitrase dibanding peradilan biasa dalam hal penyelesaian sengketa?


BAB II
PENGATURAN MENGENAI ARBITRASE

A. Definisi Arbitrase
Kata �arbitrase� berasal dari bahasa asing yaitu �arbitrare�. Arbitrase juga dikenal dengan sebutan atau istilah lain yang mempunyai arti sama, seperti : perwasitan atau arbitrage (Belanda), arbitration (Inggris), arbitrage atau schiedsruch (Jerman), arbitrage (Prancis) yang berarti kekuasaan menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Arbitrase di Indonesia dikenal dengan �perwasitan� secara lebih jelas dapat dilihat dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1950, yang mengaturtentang acara dalam tingkat banding terhadap putusan-putusan wasit, dengan demikian orang yang ditunjuk mengatasi sengketa tersebut adalah wasit atau biasa disebut �arbiter�.

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang No.30 Tahun 1999, arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Pada dasarnya arbitrase dapat berwujud dalam dua bentuk, yaitu:
  1. Factum de compromitendo yaitu klausa arbitrase yang tercantum dalam suatau perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.
  2. Akta Kompromis yaitu suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa.
Sebelum UU arbitrase berlaku, ketenyuan mengenai arbitrase diatur dalam pasal 615 s/d 651 Reglemen Acara Perdata (Rv). Selain itu, pada penjelasan pasal 3 ayat 1 Undang-undang No.14 Tahun 1970 tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitrase) tetap diperbolehkan.

B. Jenis-jenis Arbitrase
Arbitrase dapat berupa arbitrase sementara (ad-hoc) maupun arbitrase melalui badan permanen (institusi). Arbitrase Ad-hoc dilaksanakan berdasarkan aturan-aturan yang sengaja di bentuk untuk tujuan arbitrase, misalnya Undang-undang No.30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pada umumnya arbitrase ad-hoc ditentukan berdasarkan perjanjian yang menyebutkan penunjukan majelis arbitrase serta prosedur pelaksanaan yang yang telah disepakati oleh para pihak.

Arbitrase insitusi adalah suatu lembaga permanen yang dikelola oleh berbagai badan arbitrase berdasarkan aturan-aturan yang mereka tentukan sendiri. Saat ini dikenal berbagai aturan arbitrase yang dikeluarkan oleh badan-badan arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), maupun yang internasional seperti The Rules of Arbitration dari International Chamber of Commerce (ICC) di Paris, The Arbitration Rules dari The International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) di Washington. Badan-badan tersebut mempunyai peraturan dan sistem arbitrase sendiri-sendiri.

C. Lingkup Arbitrase
Objek perjanjian arbitrase (sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui lembaga arbitrase dan atau lembaga alternatif penyelesaian sengketa lainnya) menurut Pasal 5 ayat 1 Undang Undang Nomor 30 tahun 1999 (�UU Arbitrase�) hanyalah sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Adapun kegiatan dalam bidang perdagangan itu antara lain: perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak milik intelektual. Sementara itu Pasal 5 (2) UU Arbitrase memberikan perumusan negatif bahwa sengketa-sengketa yang dianggap tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian sebagaimana diatur dalam KUH Perdata Buku III bab kedelapan belas Pasal 1851 s/d 1854.


BAB III
PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI ARBITRASE

A. Sengketa Dagang
Sengketa atau perselisihan dalam kegiatan dagang sebenarnya sesuatu yang tidak diharapkan terjadi, karena akan merugikan pihak-pihak yang bersengketa. Oleh sebab itu, kemungkinan terjadinya sengketa dagang perlu diminimalisasi atau dihindari, meskipun demikian terkadang sengketa tidak dapat dihindari karena adanya kesalahpahaman, dan pelanggaran oleh salah salah satu pihak, atau timbul kepentingan yang berlawanan. Perbedaan paham, perselisihan pendapat, pertentangan maupun sengketa tersebut tidak dapat dibiarkan berlarut-larut dan harus diselesaikan secara memuaskan bagi semua pihak. Meskipun tiap-tiap masyarakat memiliki cara sendiri-sendiri untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, akan tetapi perkembangan dunia usaha yang berkembang secara universal dan global mulai mengenal bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang homogen, �menguntungkan� dan memberikan rasa �aman� dan keadilan bagi para pihak.

B. Peradilan Arbitrase
Salah satu alternatif yang dapat ditempuh apabila terjadi sengketa adalah dengan menggunakan arbitrase sebagai peradilan swasta, arbitrase ini dapat dijadikan solusi terbaik dari perselisihan yang terjadi, karena penyelesaian sengketa melalui peradilan wasit (arbitrase) memiliki arti penting dibanding dengan pengadilan resmi seperti yang dikemukakan oleh HMN Purwosutjipto, diantaranya:
  1. Penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dengan cepat.
  2. Para wasit terdiri dari orang-orang ahli dalam bidang yang diper-sengketakan, yang diharapkan mampu membuat putusan yang memuaskan para pihak.
  3. Putusan akan lebih sesuai dengan perasaan keadilan para pihak.
  4. Putusan peradilan wasit dirahasiakan, sehingga umum tidak mengetahui tentang kelemahan-kelemahan perusahaan yang bersangkutan. Sifat rahasia pada putusan perwasitan inilah yang dikehendaki oleh para pengusaha.
Apabila para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui arbitrase baik secara tertulis dalam kontrak maupun diluar kontrak, yang dengan tegas memberikan kewenangan kepada arbiter untuk memutus pada tingkat pertama dan terakhir, maka hal ini mengikat mereka sebagai Undang-undang sesuai dengan asas keperdataan yang diatur dalam pasal 133 K.U.H perdata.

Dengan demikian pihak-pihak yang berselisih memilih cara penyelesaian sengketa antara mereka dengan mengangkat seorang arbiter atau lebih, yang bertindak sebagai penengah (arbitrator) dan memiliki kekuasaan untuk memutus (arbitrator power) menurut kebijaksanaanya.

C. Putusan Arbitrase
Dalam menyelesaikan perselisihan dalam prakteknya para arbiter memutuskan sebagai orang-orang baik, menurut keadaan dan kepatuhan. Hal ini sesuai dengan prinsip-prinsip umum mengenai kontrak dalam hukum, yang harus dilaksanakan dengan itikad baik sesuai dengan ketentuan pasal K.U.H perdata. Para arbiter yang diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan sesuai dengan keadilan maka keputusan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku, mereka juga terikat memberikan alasan-alasan untuk keputusan mereka dan memperhatikan peraturan-peraturan hukum.

Pemeriksaan dalam arbitrase dapat mengikutsertakan pihak ketiga di luar perjanjian dalam proses penyelesaian sengketa dengan syarat terdapat unsur kepentingan yang terkait, keikutsertaannya disepakati oleh para pihak yang bersengketa, dan juga disetujui oleh arbiter atau majelis yang memeriksa sengketa yang besangkutan (Pasal 30). Para pihak bebas menetukan acara arbitrase yang akan digunakan selama tidak bertentangan dengan Undang-undang.

Putusan arbitrase harus diambil menurut peraturan hukum yang berlaku, kecuali dalam klausula atau persetujuan arbitrase tersebut telah diberikan kekuasaan kepada (para) arbiter untuk memutus menurut kebijaksanaan (ex aequo et bonu) (pasal 631 Rv). Dalam hal ini putusan yang diambil harus menyebutkan nama-nama dan tempat tinggal para pihak berikut amar putusan nya, yang disertai dengan alasan- dan dasar pertimbangan yang dipergunakan (para) arbiter dalam mengambil putusan , tanggal diambilnya putusan, dan tempat dimana putusan diambil, yang ditnda tangani oleh (para) arbiter. Dalam hal salah seorang arbiter menolak menandatangani putusan, hal ini harus dicantumkan dalam putusan tersebut, agar putusan ini berkekuatan sama dengan putusan yang ditanda tangani oleh semua arbiter. (pasal 632 jo pasal 633 Rv)

Penyebutan tanggal dan tempat putusan diambil merupakan hal yang penting, karena terhitung empat belas hari dari sejak putusan dikeluarkan, putusan tersebut harus didaftarkan di kantor Panitera Pengadilan Negeri setempat, yaitu tempat dimana putusan arbitrase telah diambil (pasal 634 ayat (1) Rv). Putusan arbitrase tersebut hanya dapat dieksekusi , jika telah memperoleh perintah dari Ketua Pengadilan Negeri tempat putusan itu didaftarkan, yang berwujud pencantuman irah-irah �DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA� pada bagian atas dari asli putusan arbitrase tersebut . selanjutnya putusan arbitrase yang telah memperoleh irah-irah �DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA� tersebut dapat dilaksanakan menurut tatacara yang biasa berlaku bagi pelaksanaan suatu putusan pengadilan (pasal 639 Rv).

Menurut ketentuan pasal 641 ayat (1) Rv, terhadap putusan arbitrase yang mempunyai nilai perselisihan pokok lebih dari 500 rupiah dimungkinkan untuk banding kepada Mahkamah Agung. Selanjutnya dalam pasal 15 Undang-undang Nomor 1/1950 tentang Susunan, Kekuasaan, dan Jalan pengadilan Mahkamah Agung Indonesia ditentukan pula bahwa hanya putusan dengan pokok perselisihan yang memiliki nilai lebih dari 25.000 rupiah saja yang dapat dimintakan bandingnya kepada Mahkamah Agung. Walaupun menurut kedua ketentuan tersebut, putusan arbitrase dapat dimintakan banding, ketentuan pasal 642 Rv. Dengan jelas menyebutkan bahwa tiada kasasi maupun peninjauan kembali dapat diajukan terhadap suatu putusan arbitrase, meskipun para pihak telah memperjanjian yang demikian dalam persetujuan mereka. Dapat ditambahkan disini bahwa kemungkinan untuk meminta banding, seperti disebut diatas, dapat dikesampingkan oleh para pihak dengan mencantumkan secara tegas kehendak tersebut dalam klausula atau persetujuan arbitrase yang mereka buat tersebut (Pasal 641 ayat (1) Rv)

D. Pelaksanaan Putusan Arbitrase
Pelaksanaan putusan arbitrase dibedakan menjadi dua yaitu putusan arbitrase nasional dan putusan arbitrase asing (internasional). Putusan arbitrase nasional adalah putusan arbitrase baik ad-hoc maupun institusional, yang diputuskan di wilayah Republik Indonesia. Sedangkan, putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang diputuskan di luar negeri.

1. Putusan Arbitrase Nasional

Pelaksanaan putusan arbitrase nasional diatur dalam Pasal 59-64 UU No.30 Tahun 1999. Pada dasarnya para pihak harus melaksanakan putusan secara sukarela. Agar putusan arbitrase dapat dipaksakan pelaksanaanya, putusan tersebut harus diserahkan dan didaftarkan pada kepaniteraan pengadilan negeri, dengan mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan autentik putusan arbitrase nasional oleh arbiter atau kuasanya ke panitera pengadilan negeri, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah putusan arbitase diucapkan. Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat.

Putusan Arbitrase nasional bersifat mandiri, final dan mengikat (seperti putusan yang mempunyai kekeuatan hukum tetap) sehingga Ketua Pengadilan Negeri tidak diperkenankan memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase nasional tersebut. Kewenangan memeriksa yang dimiliki Ketua Pengadilan Negeri, terbatas pada pemeriksaan secara formal terhadap putusan arbitrase nasional yang dijatuhkan oleh arbiter atau majelis arbitrase. Berdasar Pasal 62 UU No.30 Tahun 1999 sebelum memberi perintah pelaksanaan , Ketua Pengadilan memeriksa dahulu apakah putusan arbitrase memenuhi Pasal 4 dan pasal 5 (khusus untuk arbitrase internasional). Bila tidak memenuhi maka, Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan arbitrase dan terhadap penolakan itu tidak ada upaya hukum apapun.

2. Putusan Arbitrase Asing (Internasional)

Semula pelaksanaan putusan-putusan arbitrase asing di indonesia didasarkan pada ketentuan Konvensi Jenewa 1927, dan pemerintah Belanda yang merupakan negara peserta konvensi tersebut menyatakan bahwa Konvensi berlaku juga di wilayah Indonesia. Pada tanggal 10 Juni 1958 di New York ditandatangani UN Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award. Indonesia telah mengaksesi Konvensi New York tersebut dengan Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981 pada 5 Agustus 1981 dan didaftar di Sekretaris PBB pada 7 Oktober 1981. Pada 1 Maret 1990 Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan mahkamah Agung Nomor 1 tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan arbitrase Asing sehubungan dengan disahkannya Konvensi New York 1958. Dengan adanya Perma tersebut hambatan bagi pelaksanaan putusan arbitrase asing di Indonesia seharusnya bisa diatasi. Tapi dalam prakteknya kesulitan-kesulitan masih ditemui dalam eksekusi putusan arbitrase asing.

E. Hapusnya Perjanjian Arbitrase
Perjanjian arbitrase dinyatakan batal, apabila dalam proses penyelesaian sengketa terjadi peristiwa-peristiwa:
  1. Salah satu dari pihak yang bersengketa meninggal dunia.
  2. Salah satu dari pihak yang bersengketa mengalami kebangkrutan, novasi (pembaharuan utang), dan insolvensi.
  3. Pewarisan.
  4. Hapusnya syarat-syarat perikatan pokok.
  5. Pelaksanaan perjanjian arbitrase dialihtugaskan pada pihak ketiga dengan persetujuan pihak yang melakukan perjanjian arbitrase tersebut.
  6. Berakhirnya atau batalnya perjanjian pokok.


BAB IV
PENUTUP

Kesimpulan
Pada penjelasan diatas telah kita bahas hal-hal yang berhubungan dengan alternatif penyelesaian sengketa dan arbitrase sehingga dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya alternatif penyelesaian sengketa selain melalui sistem peradilan juga telah dikenal dan diakui, yaitu arbitrase. Arbitrase adalah suatu bentuk alternatif penyelesaian sengketa yang dilakukan, diselenggarakan dan diputuskan oleh arbiter atau majelis arbitrase, yang merupakan �hakim swasta�. Ada beberapa kelebihan yang dimiliki arbitrase, diantaranya adalah:
  1. Kerahasiaan sengketa para pihak terjamin karena proses penyelesaian secara tertutup sehingga tidak bisa diakses oleh media massa (pihak luar).
  2. Terhindar dari keterlambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif dengan kata lain proses lebih cepat, jadwal dapat ditetapkan sesuai kepakatan para pihak.
  3. Para pihak dapat memilih arbiter (hakim swasta) yang dinggap sangat berkompeten berdasarkan pengalaman, pengetahuan, serta memiliki latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, serta memiliki personalia yang jujur dan adil.
  4. Para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian masalahnya, para pihak juga dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase.
  5. Putusan arbitrase merupakan putusan yang mengikat para pihak melalui prosedur sederhana ataupun dapat langsung dilaksanakan.
Selain itu, dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) tidak terlalu formal dan jangka waktu penanganan perkara atau sengketa hingga penyelesaiannya, yang relatif lebih cepat jika dibanding dengan penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan.



DAFTAR PUSTAKA

Cristine; Kansil. 1994. Hukum Perusahaan Indonesia edisi kedua (aspek hukum dalam bisnis). Jakarta : PT Pradnya Paramita

Widjaja, Gunawan; Yani, Ahmad. 2001. Hukum Arbitrase (seri hukum bisnis). Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

Gautama, Sudargo. 1996. Aneka Hukum Arbitrase (kearah hukum arbitrase indonesia yang baru). Bandung : PT Citra Aditya Bakti

Harahap, M.Yahya. 2001. Arbitrase edisi kedua. Jakarta : Sinar Grafika
Share: